18 July 2026
Indeks
Banner AMSI Sultratop.com

APBD Sultra Mulai Diaudit, Gubernur ASR Tegaskan APBD Harus Berdampak ke Masyarakat

  • Bagikan
APBD Sultra Mulai Diaudit, Gubernur ASR Tegaskan APBD Harus Berdampak ke Masyarakat
Gubernur ASR menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Bima, Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kamis pada (12/2/2026). (Foto: Istimewa)

SULTRATOP.COM – Komitmen menjaga setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 agar tepat guna ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan APBD benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Iklan Sultratop Astra Honda Motor April 2026

Pernyataan itu disampaikan ASR saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025 yang digelar BPK di Auditorium Bima, Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).

Forum tersebut menjadi titik awal dimulainya rangkaian audit atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Kehadiran ASR bersama para gubernur dari wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI menunjukkan dukungan nyata pemerintah daerah terhadap proses audit yang objektif dan independen.

“Pemeriksaan bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan momentum evaluasi menyeluruh demi memastikan APBD benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” tutur ASR.

Entry meeting itu bertujuan menyamakan persepsi terkait ruang lingkup, metodologi, serta mekanisme pemeriksaan agar pelaksanaannya berjalan efektif. Dengan koordinasi yang solid sejak awal, diharapkan hasil audit tak hanya menghasilkan opini, tetapi juga rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan bahwa pemeriksaan LKPD merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat. Audit, kata dia, harus mampu mendorong efisiensi sekaligus akuntabilitas.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (B-/ST)

 

Kontributor: Ismu Samadhani

Follow WhatsApp Channel Sultratop untuk update berita pilihan

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI


  • Bagikan