SULTRATOP.COM, KENDARI — Simposium Nasional Ilmu Pemerintahan yang digelar di Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari menjadi momentum penting dalam mendorong penerapan e-government sebagai arah baru tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) di aula UM Kendari pada Selasa (10/2/2026). Simposium nasional akan berlangsung hingga 11 Februari 2026 secara luring dan daring serta diikuti oleh peserta dari seluruh Universitas Muhammadiyah se-Indonesia yang memiliki program studi Ilmu Pemerintahan, terdiri dari dosen dan mahasiswa.
Gubernur ASR berharap simposium tersebut dapat membuka ruang pemikiran dan kolaborasi untuk memanfaatkan e-government secara optimal guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan merupakan langkah strategis yang harus terus dikembangkan agar pelayanan publik tidak lagi berjalan secara konvensional, tetapi berorientasi pada efisiensi dan kemajuan teknologi.
Ia juga mengimbau kepada UM Kendari agar kegiatan simposium itu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Dengan begitu, forum akademik ini diharapkan mampu melahirkan ide-ide cemerlang yang aplikatif dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
Rektor UM Kendari, Prof Muh Nurdin turut menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui peran akademik. Ia menilai simposium nasional itu tidak hanya menjadi ajang pertukaran gagasan, tetapi juga bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab tantangan transformasi digital pemerintahan.
“UM Kendari siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pengembangan e-government melalui riset, kajian kebijakan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tuturnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UM Kendari, Patta Hindi Asis, menyampaikan harapannya agar simposium itu menjadi rujukan inovasi bagi para akademisi yang tergabung dalam asosiasi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah se-Indonesia.
“Semoga ke depan, forum ini dapat melahirkan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya di Sultra,” ujarnya.
Simposium tersebut merupakan kegiatan rutin asosiasi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah se-Indonesia. Tahun ini, UM Kendari dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara, sekaligus menjadi ruang diskusi strategis dalam menggali gagasan baru terkait pengembangan e-government.
Melalui simposium itu, paradigma pemerintahan didorong untuk bertransformasi dari sistem konvensional menuju pemerintahan berbasis digital. E-government dinilai sebagai masa depan pemerintahan di Indonesia, termasuk di Sultra. (*/St)
Kontributor: Ismu Samadhani
