SULTRATOP.COM, KENDARI – Sebanyak 70 kios pangan digital baru resmi diluncurkan di Kota Kendari sebagai bagian dari upaya percepatan intervensi harga dan pengendalian inflasi oleh Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kendari.
Peluncuran tersebut menjadi langkah strategis untuk memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau melalui sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan dan distribusi pangan di daerah.
Hal tersebut merupakan output program yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pangan 2026 di Aula Wakatobi KPw BI Sultra pada Rabu (15/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, tim penggerak PKK, hingga distributor pangan.
Kepala KPw BI Sultra, Edwin Permadi mengatakan kios pangan digital tersebut dapat mengakses pembayaran menggunakan QRIS yang memudahkan masyarakat membeli kebutuhan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, Kerja sama Antar Daerah (KAD) juga dinilai sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari. Pasalnya, Kota Kendari masih membutuhkan pasokan telur, daging, beras, dan komoditas lainnya dari daerah sekitar.
“Nah, kalau kita lihat di wilayah sekitar seperti Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, mereka bisa, kenapa kita tidak melakukan kerja sama. Jangan sampai hasil Sultra dilempar dulu ke luar Sultra terus balik dengan harga yang lebih tinggi,” ungkap Edwin.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, KAD antara produsen pangan dengan distributor telah diinisiasi sejak 2025 yang mencakup dua kabupaten, yakni Konawe Selatan dan Konawe.
Ia mengakui Kota Kendari bukan daerah produktif atau penghasil pangan. Untuk itu, sinergi produsen antar daerah di Sultra dengan distributor di Kota Kendari menjadi langkah konkret untuk memotong rantai pasok pangan yang panjang.
“Selama ini, harga melonjak bukan selalu karena stok yang kurang. Tapi karena jalan dari ladang ke konsumen terlalu panjang dan berliku,” ujarnya.
Siska menambahkan, KAD tersebut menekan tiga poin penting. Pertama, memotong rantai pasok melalui kerja sama langsung distributor ke Kendari tanpa melalui banyak perantara seperti tengkulak dan broker yang dapat merugikan masyarakat.
Kedua, jaminan ketersediaan stok. Kerja sama ini memastikan ketika daerah lain mengalami kelangkaan, distributor di Kendari telah memiliki stok atau jaminan pengiriman rutin dari daerah produktif sehingga pasokan tetap aman dan terkendali.
Ketiga, pengendalian inflasi yang terukur. Kerja sama ini menjadi instrumen praktis bagi Pemkot Kendari bersama seluruh stakeholder untuk menjaga harga di tingkat distributor tetap wajar sehingga gejolak harga di tingkat pengecer dapat dikendalikan.
“Terbukti dengan Kota Kendari berhasil menekan inflasi dengan angka 2,95 persen pada periode Maret, dan di seluruh Sultra Kota Kendari yang paling stabil,” tutur Siska. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
