SULTRATOP.COM, KENDARI – Menjalankan politik uang (money politic) bukan hal baru di Indonesia. Sasaran empuk politik uang tersebut adalah daerah yang mayoritas pemilihnya cenderung masih tergolong pemilih tradisional, bukan pemilih rasional seperti di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pengamat politik Sultra, Najib Husain, mengatakan, berdasarkan riset yang dilakukannya pada 2019, proses politik uang di Sultra cukup tinggi dan besar. Hasil riset tersebut menunjukan bahwa ada 1 kabupaten mencapai 60 persen keinginan untuk menerima uang, bahkan ada yang per kepalanya dihargai Rp1,5 juta.
“Kenapa itu terjadi?, karena memang di Sultra jumlah pemilihnya tidak terlalu banyak, beda dengan daerah-daerah di luar Sultra. Nominal angka yang beredar sangat berkaitan dengan jumlah wajib pilih. Semakin sedikit jumlah wajib pilih maka semakin tinggi angka nominal uang yang beredar,” ungkap Najib saat dihubungi pada Senin (13/2/2024).
Lanjutnya, dampak politik uang tersebut sangat merugikan masyarakat. Para calon legislatif yang terpilih karena politik uang akan merasa tidak ada lagi ikatan moral untuk bertanggung jawab pada konstituennya (masyarakat dapilnya). Hal tersebut berarti suara-suara masyarakat di tingkat bawah tidak akan dapat ditampung dan disalurkan karena suaranya sudah dibeli sebelumnya.
Hal itu juga memastikan kebijakan-kebijakan lebih banyak merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan bagi masyarakat besar. Selain itu, 3 fungsi dari anggota dewan yaitu legislasi, pengawasan, maupun fungsi penganggaran tidak bisa berjalan dengan baik.
“Karena mereka tidak punya lagi amanah untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut,” tambah Najib.
Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO itu mengatakan, minggu tenang menjadi puncak terjadinya berbagai tindakan yang dilakukan oleh para peserta dalam mendapatkan suara pemilih dengan cara melakukan proses pembagian uang.
Ia memprediksi politik uang pada Pemilu 2024 akan meningkat dibanding 2019 karena potensi terjadinya itu sudah mulai terlihat sejak masa kampanye tentang bagaimana bebasnya proses politik uang itu berjalan.
Sementara tindakan Bawaslu sendiri belum bisa membuktikan bahwa siapapun yang menjadi pelaku itu akan diberikan sanksi, terlebih dengan regulasi yang ada tentang politik uang itu sangat sulit untuk memberikan sanksi berat terhadap pelaku.
Najib menyebut, banyak kasus pada 2019 ditemukan politik uang karena partisipasi masyarakat. Untuk itu, Bawaslu harusnya bisa mendorong masyarakat agar berpartisipasi melakukan pencegahan dan pengawasan terjadinya politik uang. Pasalnya, jika hanya berharap pada penyelenggara pemilu tidak akan bisa untuk dikerjakan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan politik uang diterima masyarakat pada Pemilu 2024, seperti faktor ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dan ekonomi belum stabil. Selain itu, dibarengi dengan tingginya harga kebutuhan pokok yang memaksa orang mencari cara yang pragmatis untuk bisa mendapatkan sembako.
Di sisi lain, bulan Ramadan berjarak sangat dekat usai pelaksanaan pemilu. Sehingga banyak momen bagi masyarakat untuk mendapatkan politik uang.
Kata Najib, perilaku politik uang di Sultra terbagi 3 yaitu terima uangnya dan tidak pilih orangnya, terima uangnya dan pilih orangnya, serta terima semua uang calon dan pilih yang paling banyak uangnya.
Hasil survei kecenderungan pada Desember 2023 untuk Pemilu 2024, dari 3 perilaku politik uang itu kecenderungan terbesar di Sultra pada perilaku kedua yaitu terima uangnya dan pilih orangnya.
Kendati demikian, selisih antara terima uangnya dan pilih orangnya dengan terima semua uang calon dan pilih yang paling banyak beda tipis. Sementara perilaku paling rendah atau paling sedikit dilakukan masyarakat Sultra yaitu terima uangnya dan tidak pilih orangnya.
“Upaya untuk menghilangkan politik uang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan perlu upaya untuk meningkatkan edukasi politik karena di Sultra utamanya lebih cenderung pemilih kita itu pemilih tradisional daripada pemilih rasional,” tutupnya. (—-)
Kontributor: M1
Editor: Ilham Surahmin
