SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Di tengah luka dan trauma yang masih membekas, pemerintah hadir mengetuk pintu korban. Bupati Muna Barat La Ode Darwin turun langsung mendampingi salah satu santri yang diduga menjadi korban pelecehan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Mukhlasin As Saniy, Desa Kasakamu, Kecamatan Kusambi.
Kehadiran orang nomor satu di Muna Barat itu bukan sekadar simbol empati, melainkan penegasan bahwa korban tidak boleh berjalan sendiri menghadapi proses hukum dan tekanan sosial yang menyertainya.
Langkah itu diwujudkan dengan kunjungan langsung ke rumah korban berinisial R, Selasa (27/1/2026) sore tadi. La Ode Darwin datang bersama Ketua TPP PKK Muna Barat Rhika Purwaningsih Darwin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Muna Barat Takari Abdullah, Camat Kusambi, serta Pj Kepala Desa Guali. Mereka diterima langsung oleh ibu korban dan korban sendiri dalam suasana haru dan penuh keprihatinan.
Dari pertemuan tersebut, La Ode Darwin menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat akibat peristiwa yang dialaminya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat menilai kondisi tersebut sebagai situasi darurat kemanusiaan yang membutuhkan pendampingan serius, sistematis, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, kehadiran pemerintah bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan korban tidak menghadapi tekanan sosial, psikologis, maupun intimidasi selama proses penyelidikan berlangsung. Pendampingan dilakukan agar korban merasa aman, terlindungi, dan memiliki ruang pemulihan yang layak sebagai seorang anak.
Pemkab Muna Barat juga memerintahkan Dinas PPA untuk melakukan pendampingan langsung, termasuk pemantauan terhadap siapa pun yang berinteraksi dengan korban, guna mencegah tekanan dari pihak luar serta memastikan keselamatan psikologis korban tetap terjaga.
Sementara itu, proses hukum atas laporan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Ponpes Darul Mukhlasin As Saniy tetap berjalan di Unit PPA Polres Muna. Pemerintah daerah menegaskan posisinya berada dalam koridor hukum, menunggu hasil penyelidikan resmi aparat kepolisian sebagai dasar penentuan langkah lanjutan.
Dalam pernyataannya, La Ode Darwin menegaskan sikap kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi perbedaan keterangan antara korban dan pimpinan ponpes.
“Kami tidak bisa membenarkan sepihak. Baik keterangan korban maupun pimpinan ponpes harus diuji melalui proses hukum. Pemerintah menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendampingan terhadap korban merupakan bentuk tanggung jawab negara, bukan penilaian terhadap benar atau salahnya salah satu pihak.
“Yang pasti, kondisi psikologis korban sangat drop dan trauma. Ini menjadi perhatian serius Pemkab Mubar untuk melakukan pendampingan langsung agar tidak ada tekanan dari pihak luar,” tuturnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul informasi bahwa dugaan pelecehan tidak hanya dialami satu santri. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat tiga santri perempuan yang disebut menjadi korban. Seluruh informasi tersebut kini berada dalam proses penyelidikan kepolisian.
Pemkab Muna Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan terhadap korban, sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara adil, objektif, dan transparan, demi perlindungan anak serta keadilan bagi semua pihak. (*/ST)
Laporan: Adin
