SULTRATOP.COM, JAKARTA – Sebanyak 17 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilantik dalam prosesi pelantikan serentak pengurus DPC PKB se-Indonesia di kawasan bersejarah Kota Tua, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Usai pelantikan, Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani, mengajak seluruh jajaran pengurus memperkuat konsolidasi organisasi dan menerapkan politik kehadiran agar PKB semakin dekat serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Prosesi pelantikan berlangsung dengan nuansa yang berbeda. Seluruh peserta tampil mengenakan busana adat khas daerah masing-masing, mencerminkan keberagaman budaya Nusantara yang menjadi bagian dari semangat kebangsaan PKB.
Jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sultra bersama 17 pengurus DPC kabupaten/kota turut memeriahkan prosesi tersebut dengan balutan pakaian adat dari berbagai etnis di Sulawesi Tenggara.
Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani, tampil mengenakan busana adat Tolaki. Sekretaris DPW PKB Sultra, Al Rasyid Tamil, mengenakan pakaian adat Muna, sementara Ali Mardan tampil percaya diri dengan busana adat khas Buton.
Kehadiran beragam busana adat asal Sultra itu bukan sekadar pelengkap seremoni, melainkan menjadi simbol keberagaman, persatuan, serta komitmen PKB dalam merawat nilai-nilai budaya lokal di panggung nasional.
Pelantikan pengurus DPC PKB se-Indonesia ini merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB yang diperingati pada 23 Juli 2026. Mengusung tema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”, harlah tahun ini menjadi wadah bagi PKB untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional bersama para pakar dan pemangku kepentingan.
“Kekuatan utama struktur partai ada pada soliditas pengurus di semua tingkatan. Kita harus terus bergerak secara terorganisir dan padu dalam mengawal agenda-agenda kerja kerakyatan,” tegas Jaelani dalam arahannya usai prosesi pelantikan.
Legislator asal Sultra itu juga mengingatkan pentingnya membangun politik yang berakar pada persoalan nyata masyarakat melalui pendekatan politics of presence atau politik kehadiran.
Menurutnya, kader PKB tidak boleh hanya hadir saat momentum pemilu, tetapi harus senantiasa berada di tengah masyarakat untuk mendengarkan, merasakan, sekaligus memperjuangkan aspirasi warga secara langsung.
“Politik kehadiran adalah komitmen moral dan kerja nyata kita. Setiap pengurus dan kader harus memastikan bahwa PKB selalu ada dan menjadi solusi atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Pelantikan serentak tersebut menjadi pijakan awal bagi jajaran DPC PKB se-Sultra untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memantapkan kerja-kerja pemenangan dan pengabdian politik demi memperluas kehadiran PKB di tengah masyarakat Bumi Anoa. (===)
Editor: Muhamad Taslim Dalma
