SULTRATOP.COM, KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BPJS Ketenagakerjaan mendorong percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di wilayah Sulawesi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di Azizah Hotel and Convention Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, serta para kepala daerah se-Sulawesi bersama jajaran perangkat daerah terkait, mulai dari sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala BPKAD, hingga kepala dinas tenaga kerja.
Monev ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga difokuskan pada penguatan penganggaran daerah serta evaluasi capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan pekerja di Sulawesi.
Menurutnya, perlindungan pekerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas. Ia mengungkapkan target UCJ wilayah Sulawesi Maluku pada 2026 ditetapkan sebanyak 6.075.522 pekerja. Namun, masih terdapat selisih atau gap sebesar 2.183.410 pekerja yang perlu didorong untuk mendapatkan perlindungan.
“Target cakupan UCJ dapat tercapai apabila bersama-sama dengan pemerintah daerah berkomitmen memastikan para pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial,” ujar Mintje.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum itu penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah bersama dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten mengawal jaminan keselamatan kerja. Kami berharap forum ini dapat membedah berbagai solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Fadlansyah berharap hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan di masing-masing daerah guna mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, terutama pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan jaminan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi risiko kemiskinan.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial dan mampu menekan angka kemiskinan. Meskipun kehilangan tulang punggung keluarga, jaminan sosialnya tetap terjamin,” ujar Fatoni.
Di sisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara, Luky Julianto, mengatakan kegiatan monev menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja di Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan siap menindaklanjuti hasil evaluasi yang diperoleh dalam forum tersebut agar target perlindungan pekerja, khususnya pekerja rentan, dapat tercapai.
“Universal Coverage Jamsostek bukan sekadar target angka, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat pekerja,” katanya.
Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan penghargaan capaian Universal Coverage Jamsostek Zona Sulawesi Tahun 2025. Provinsi Gorontalo meraih peringkat pertama, disusul Provinsi Sulawesi Utara di posisi kedua dan Provinsi Sulawesi Tengah di posisi ketiga.
Penghargaan juga diberikan kepada Kota Makassar sebagai daerah dengan pertumbuhan kepesertaan tertinggi sekaligus pelopor program perlindungan pekerja rentan berbasis Jaminan Hari Tua (JHT).
Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Utara memperoleh penghargaan sebagai pemerintah provinsi yang telah menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, pemerintah daerah di Sulawesi diharapkan semakin memperkuat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan guna mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek secara optimal. (—)
