SULTRATOP.COM, KENDARI – Transparency International (TI) Indonesia merilis hasil kajiannya tentang industri kelapa sawit di Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).
Rilis hasil kajian tersebut dikemas dalam bentuk diskusi publik bertajuk “Transparasi Kebijakan Sawit dan Janji Kesejahteraan Petani Swadaya” di salah satu hotel di Kendari pada Selasa (26/3/2024).
Kegiatan ini juga menghadirkan penanggap dari Dinas Perkebunan Sultra, Dinas Perkebunan Konut, Guru Besar UHO Usman Rianse, Ketua Komunitas Teras serta Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada di Konut.
Peneliti TI Indonesia Lalu Hendri Bagus mengatakan, kegiatan tersebut sudah kali kedua dilakukan. Sebelumnya, TI Indonesia telah melakukan kegiatan serupa di Jakarta dengan menghadirkan pemerintah dan stakeholder terkait yang ada di pusat.
“Kami menilai bahwa stakeholder di daerah juga perlu untuk mengetahui hasil kajian kami. Karena memang yang paling berhak mengetahui ini adalah orang-orang yang ada di Sultra pada khususnya,” ungkapnya.
Dalam kajiannya, TI Indonesia menekankan bahwa aspek transparansi dalam hal tata kelola industri kelapa sawit sangat krusial karena menentukan akses petani terhadap informasi, bantuan, dan fasilitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit.
Namun, TI Indonesia menemukan fakta sebaliknya di Konut. Kebijakan maupun perjanjian kerja sama usaha perkebunan sawit antara petani dan perusahaan yang dibuat, tidak sepenuhnya tersampaikan kepada petani. Bahkan, ketika tersampaikan, terdapat hambatan dalam pemahaman dan implementasinya di lapangan.
Kata Hendri, janji kesejahteraan yang kerap ditawarkan pada awal penanaman sawit seringkali terdengar manis. Namun, dalam perjalanannya, petani swadaya di Konut seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari fluktuasi harga, akses terhadap pasar, hingga kendala biaya produksi dan operasional yang tinggi.
Dalam temuanya, TI Indonesia mengungkap bahwa Konut memiliki potensi ekonomi yang besar yang bersumber dari komoditas sawit di Sultra. Namun potensi tersebut tidak terkelola secara maksimal karena dalam aspek pengelolaannya tidak transparan.
Riset etnografi kilat TI Indonesia itu dilakukan di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Perkebunan kelapa sawit di dua kecamatan tersebut telah menjadi subjek kritik karena kurangnya transparansi kebijakan dan implementasinya di lapangan.
Menurut Hendri, di tengah potensi ekonomi yang signifikan, petani swadaya di dua kecamatan ini seringkali berhadapan dengan serangkaian hambatan yang merugikan, dari ketidakadilan pembagian keuntungan hingga ketidakpastian status tanah.
Guru Besar UHO, Usman Rianse membenarkan hal tersebut. Kata dia, banyak petani swadaya di Konut tidak mendapatkan haknya dalam kerja sama pengelolaan perkebunan plasma.
“Memang benar tidak ada transparansi dalam pembagian keuntungan,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan Sultra, Akbar Efendi mengapresiasi hasil riset TI Indonesia dan akan merekomendasikan riset tersebut kepada Pemda Konut.
Kata dia, tata kelola sawit di Konut memang sudah lama bermasalah. Salah satu akarnya adalah ketidakpastian status tanah yang harusnya diselesaikan dulu di level Pemda Konut.
Dalam risetnya itu, TI Indonesia juga menggarisbawahi fenomena pemarginalan gender. Hasil riset menunjukan bahwa dalam konteks pengembangan industri perkebunan kelapa sawit, sering terjadi pemarginalan peran dan kontribusi gender, khususnya perempuan.
Ketua KWT Samacuru, Kecamatan Wiwirano, Hastin mengungkapkan, perempuan memainkan peran krusial dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga di Konut. Baik melalui peran tradisional mereka di dalam rumah tangga maupun kontribusi mereka terhadap industri perkebunan kelapa sawit.
” Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam industri ini, diperlukan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti pengakuan terhadap hak kepemilikan tanah untuk perempuan, akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pelatihan,” tutur Hastin. (—–)
Kontributor: Ismu Samadhani
Editor: Ilham Surahmin
