24 February 2025
Indeks

APBN Regional Sultra 2024 Dinyatakan Sehat, Jadi Fondasi untuk Pelaksanaan APBN 2025

  • Bagikan
APBN Regional Sultra 2024 Dinyatakan Sehat, Jadi Fondasi untuk Pelaksanaan APBN 2025
Konferensi pers capaian APBN Sultra 2024 di Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra pada Kamis (30/1/2025). (Ismu/Sultratop.com)

SULTRATOP.COM, KENDARI – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2024 dinyatakan berjalan dengan sehat dan menjadi fondasi untuk pelaksanaan APBN pada 2025.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Syarwan mengatakan, perkembangan APBN regional Sultra hingga 31 Desember 2024 terkontraksi sebesar 4,68 persen. Selain itu, pendapatan negara juga mengalami pertumbuhan sebesar 11,95 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Iklan Astra Honda Motor Sultratop

β€œCapaian ini akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat,” ungkapnya dalam konferensi pers capaian APBN di kantor DJPb Sultra pada Kamis (30/1/2025).

Hingga penghujung tahun 2024, realisasi pendapatan negara di Sultra mencapai Rp5,9 miliar atau 106,49 persen dari target pendapatan pada 2024 dan realisasi belanja negara mencapai Rp27,8 miliar atau 97,56 persen.

Dalam pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan di Sultra sampai dengan November 2024 mencapai Rp4,9 miliar atau 100,65 persen dari target dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp4,8 miliar serta penerimaan bea dan cukai sebesar Rp168,56 miliar.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sultra hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp945,80 miliar. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 3,15 persen dari penerimaan tahun lalu, penerimaan tersebut telah melampaui target PNBP tahun 2024 sebesar Rp620,75 miliar.

Untuk belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat di Sultra mencapai Rp8,8 miliar atau 94,51 persen hingga Desember 2024.

Realisasi Belanja tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp2,8 miliar (101,81 persen dari pagu APBN), belanja barang sebesar Rp4 miliar (88,57 persen dari pagu APBN), belanja modal sebesar Rp1,8 miliar (97,61 persen dari pagu APBN), dan belanja bantuan sosial sebesar Rp10,70 miliar (100 persen dari pagu APBN).

Selain itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp19 miliar (99,05 persen). Penyaluran TKD Sultra itu terkontraksi sebesar 6,91 persen atau Rp1,4 miliar dibandingkan realisasi tahun 2023.

Penurunan ini didukung APBN KiTa regional Sultra edisi Januari 2025 oleh kontraksi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,1 miliar (mencapai 99,98 persen dari pagu 2024). Kendati demikian, penyaluran Dana Desa (DD) tumbuh sebesar Rp30,47 miliar atau 29,55 persen.

Alokasi belanja ketahanan pangan di Sultra tahun 2024 tercatat sebesar Rp562,1 miliar atau sekitar 6,03 persen dari total alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai itu mengalami penurunan dari tahun 2023, di mana alokasi anggaran yang tersedia adalah Rp1,28 triliun.

Anggaran tersebut dilaksanakan pada tiga KL yaitu kementerian kelautan dan perikanan, PUPR dan pertanian. Per 31 Desember 2024, realisasi belanja ketahanan pangan mencapai 97,88 persen atau Rp550,2 miliar.

Kata Syarwan, penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi) juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian, di samping belanja pemerintah.

Realisasi penyaluran UMi hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp89,55 miliar untuk 19.068 debitur. Penyaluran UMi dilakukan oleh pegadaian dan PNM. Penyaluran UMi terbesar berada di Kabupaten Muna sebesar Rp11,09 miliar. Di samping UMi, juga telah disalurkan KUR kepada 69.201 debitur dengan nilai salur Rp4.062,34 miliar.

β€œSecara keseluruhan, capaian APBN regional Sultra hingga 31 Desember 2024 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan negara terakselerasi didukung kenaikan hampir seluruh komponen. Belanja negara yang tumbuh positif akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN yang dikelola dengan penuh kehati-hatian. Sehingga pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tutur Syarwan. (B/ST)

Kontributor: Ismu Samadhani

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI


  • Bagikan