SULTRATOP.COM, MUNA BARAT —Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus bergerak mencari solusi atas persoalan kelangkaan dan keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang masih dirasakan masyarakat. Langkah konkret kembali dilakukan dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muna Barat, La Ode Mahajaya, melakukan audiensi dan rapat bersama jajaran BPH Migas. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi, La Ode Sulaeman, dan berlangsung di Gedung Ibnu Sutowo, Ruang Rapat Lantai 16.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas kondisi ketersediaan serta distribusi BBM di Kabupaten Muna Barat, termasuk berbagai kendala yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dalam audiensi itu, La Ode Darwin menyampaikan kondisi riil di lapangan serta dampak yang dirasakan masyarakat akibat terbatasnya pasokan dan belum optimalnya distribusi BBM. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga turut memengaruhi pergerakan perekonomian daerah.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat meminta dukungan BPH Migas untuk meningkatkan ketersediaan pasokan sekaligus membenahi sistem distribusi BBM agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan BPH Migas, dan dipimpin langsung oleh Dirjen Migas, La Ode Sulaeman. Kami menyampaikan kondisi dan keluhan masyarakat. Kami berharap ada penambahan kuota serta perbaikan alur distribusi agar BBM dapat tersedia dan tersalurkan secara merata kepada masyarakat di Muna Barat,” kata La Ode Darwin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Golkar Sultra itu juga memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.
Selain keterlambatan pasokan, Pemkab Muna Barat mencatat adanya disparitas harga yang dipengaruhi panjangnya rantai pasok. Kondisi tersebut diperparah dengan belum optimalnya distribusi BBM ke sejumlah wilayah, terutama kawasan yang berada jauh dari pusat layanan. Karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola distribusi.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah langkah strategis turut disepakati sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan ketersediaan dan distribusi BBM di Muna Barat.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembukaan SPBU baru di Kecamatan Kusambi. Kehadiran SPBU tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM sekaligus memperkuat pemerataan jaringan distribusi di wilayah Muna Barat.
Selain itu, dibahas pula rencana peningkatan status Pertashop di Kecamatan Barangka menjadi SPBU KOMPAK. Perubahan status ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat di Kecamatan Barangka dan wilayah sekitarnya.
Langkah berikutnya adalah pengaktifan kembali SPB Nelayan Pajala. Pengoperasian kembali fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat nelayan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas perikanan di kawasan pesisir Muna Barat.
Hasil pembahasan tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Muna Barat dalam memperkuat sarana dan jaringan distribusi BBM di daerah. Pemerintah daerah berharap seluruh hasil rapat tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan kelangkaan, keterbatasan pasokan, dan ketidakmerataan distribusi BBM dapat diminimalkan.
Ketersediaan BBM yang memadai dinilai bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran roda perekonomian daerah.
Dengan semakin kuatnya jaringan dan tata kelola distribusi BBM, Pemkab Muna Barat berharap kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih mudah, merata, dan berkelanjutan. (*)
Laporan: Adin
Editor: Jumriati
