SULTRATOP.COM, KENDARI — Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sultra per 30 September 2025 mencapai Rp17,6 triliun atau 67,59 persen dari pagu yang ditetapkan.
Kakanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, mengatakan, belanja negara itu terkontraksi sebesar 6,64 persen (y-on-y). Hal tersebut disebabkan oleh realisasi belanja barang dan belanja modal yang kurang optimal.
“Sebagian pekerjaan di Kementerian PU sangat bergantung pada cuaca serta adanya DAK fisik yang gagal salur sebagai akibat kontrak yang tidak didaftarkan,” ungkap Iman dalam keterangan resminya yang diterima pada Kamis (30/10/2025).
Iman menjelaskan bahwa pendapatan negara di Sultra mencapai Rp3,1 triliun atau 57,61 persen dari target APBN, mengalami kontraksi sebesar 2,09 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kontraksi ini dipicu oleh turunnya penerimaan perpajakan di sektor pertambangan akibat belum turunnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sebagian wilayah. Selain itu, menurunnya permintaan aspal Buton, fluktuasi harga nikel, serta adanya restitusi pajak dalam jumlah besar turut menekan penerimaan.
Pendapatan negara dari penerimaan perpajakan di wilayah Sultra per 30 September 2025 mencapai Rp2,3 triliun dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp2,2 triliun dan penerimaan kepabeanan Rp185,76 miliar. Realisasi penerimaan pajak terkontraksi sebesar 7,11persen (y-on-y). Namun, penerimaan kepabeanan tumbuh signifikan sebesar 43,05 persen (y-on-y).
Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sultra sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp743,77 miliar. Penerimaan itu tumbuh sebesar 6,56 persen bila dibanding dengan penerimaan tahun lalu dan telah melebihi target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,24 miliar.
Capaian PNBP tersebut, terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp416,83 miliar dan penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp326,93 miliar. Komponen PNBP lainnya tumbuh sebesar 13,56 persen, sedangkan pendapatan BLU mengalami kontraksi sebesar 1,19 persen.
Dari sisi belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sultra sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp4,2 triliun atau 56,27 persen dari pagu APBN.
Realisasi belanja tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp2,3 triliun (79,45 persen dari pagu APBN), belanja barang sebesar Rp1,3 triliun (42,52 persen dari pagu APBN), belanja modal sebesar Rp527,79 miliar (38,71 persen dari pagu APBN), dan belanja bansos Rp11,69 miliar (85,23 persen dari pagu APBN).
Untuk belanja negara yang bersumber dari penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD), sampai dengan 30 September 2025 mencapai Rp13,4 triliun (72,19 persen dari alokasi). Penyaluran TKD Sultra mengalami kontraksi sebesar 0,36 persen dibandingkan realisasi dengan periode yang sama pada tahun 2024.
Kendati demikian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh signifikan sebesar 46,62 persen, Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) juga tumbuh sebesar 7,40 persen. Sedangkan komponen lain mengalami kontraksi, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,48 persen, DAK Fisik sebesar 43,83 persen, dana insentif fiskal sebesar 57,59 persen, dan dana desa 4,99 persen.
Iman menjelaskan, kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang baru berjalan pada akhir semester I 2025.
Selain itu, terdapat tiga kegiatan signifikan di bidang kesehatan yang tidak diajukan kontraknya, yakni pembangunan Labkes oleh Pemda Busel senilai Rp14 miliar, pembangunan ruang radioterapi RSUD Bahteramas oleh Pemprov Sultra senilai Rp22 miliar, serta terdapat 1 kegiatan lain tidak diajukan kontraknya.
“Sehingga secara total Rp49 miliar DAK fisik pada bidang kesehatan gagal salur,” ujar Iman. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
