SULTRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) merefleksi kegiatan yang telah dilakukan selama 2023 sebagai wujud perrtanggungjawaban terhadap rakyat. Kegiatan tersebut dilakukan di aula kantor Gubernur Sultra pada Minggu (31/12/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan, refleksi kinerja tersebut difokuskan pada hasil dari kebijakan dan langkah strategis terhadap pemenuhan 5 bidang kesejahteraan rakyat meliputi pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat. Ia menilai hak konstitusional rakyat itu sangat penting karena menjadi marwah dan arah dalam perumusan kebijakan politik legislasi, anggaran, dan politik pengawasan.
“Lima bidang tersebut, yaitu sandang, pangan, dan papan. Pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik,” ungkapnya.
Mantan Kapolda Sultra itu memaparkan dalam implementasi Perda APBD Perubahan TA 2023 fokus terhadap 5 bidang kesejahteraan rakyat, pemprov telah menyalurkan hak-hak rakyat meliputi paket sembako, cadangan pangan beras, permakanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan program bagi petani dalam bentuk penyaluran sarana produksi pangan dan bibit.
Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni diproyeksikan selesai sebanyak 785 unit. Pihaknya juga telah menyalurkan berbagai dana dan sarana pendidikan meliputi beasiswa kepada 2.473 pelajar/mahasiswa, sarana laptop bagi guru, seragam bagi 1.712 siswa. Pemenuhan peralatan laboratorium IPA pada 11 SMA di kabupaten kota dan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan sekolah.
“Kami juga telah berhasil memfasilitasi perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (KI) dengan Ditjen KI Kemenkumham dengan mendaftarkan 40 kekayaan intelektual komunal budaya Tolaki,” tambahnya.
Sekjen Kemenkumham RI itu juga berupaya meningkatkan layanan puskesmas menuju BLUD, menyalurkan dental unit pada puskesmas di Mubar dan Kendari, sumur bor pada puskesmas di Busel, dan operasionalkan cath lab (layanan kateterisasi) RS Jantung Oputa Yi Koo.
Selain itu, penyaluran dana stimulus untuk 4.235 pelaku UMKM, peralatan kewirausahaan, dan menyelenggarakan pameran bursa kerja sebanyak 1.257 lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Sultra. Dua perusahaan di antaranya menerima calon pekerja penyandang disabilitas.
Pada 2023 juga dilakukan penyaluran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 47.993 masyarakat pekerja rentan. Penyaluran bantuan langsung tunai untuk 3.900 Lansia, dan penyaluran dana hibah rumah ibadah.
Dalam hal perlindungan hukum dan HAM, pemprov juga telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan 26 September 2019 dengan Ditjen HAM Kemenkumham, membentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM, serta terdapat 10 kabupaten kota di Sultra yang mendapat predikat peduli HAM.
Sebagai implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemprov telah mereplikasi sistem administrasi persuratan elektronik dari Kemenkumham.
Sementara sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Pemprov Sultra telah melakukan berbagai upaya dan berhasil menurunkan angka inflasi menjadi 2,87, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran terbuka. Sultra juga berhasil meraih berbagai penghargaan dari pemerintah pusat.
“Berbagai capaian kinerja juga berhasil kami raih, sebagai contoh yang terakhir yakni Sultra sebagai provinsi terbaik tingkat nasional Bangga Berwisata di Indonesia (BBI) dari Kemenkomarves,” tutur Andap. (—–)
Editor: Ilham Surahmin
