SULTRATOP.COM, KENDARI – Suasana halaman kantor Wali Kota Kendari, Sabtu (06/12/2025), berubah menjadi lautan dukungan bagi perempuan dan anak.
Pemerintah Kota Kendari bersama Rumpun Perempuan Sultra (RPS) menginisiasi sebuah gerakan besar dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Tidak hanya berupa kampanye, kegiatan itu menyatukan masyarakat dalam jalan santai, edukasi publik, dan diskusi mendalam tentang perlindungan korban.
Peserta datang dari berbagai kelompok: komunitas perempuan tingkat kelurahan, organisasi kota, jurnalis, penyandang disabilitas, hingga anak-anak yang ikut menggenggam harapan untuk masa depan yang lebih aman.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa kekuatan perempuan bukan hanya terlihat dari keberanian menghadapi ancaman luar, tetapi juga dari kemampuan mereka merawat solidaritas di dalam komunitas sendiri.
“Kadang yang melemahkan kita justru sikap saling menjatuhkan. Kita harus saling menguatkan sebelum melawan kekerasan dari luar,” pesan Siska.
Sebagai tindak lanjut nyata, wali kota perempuan pertama di Kendari itu mengumumkan pembentukan forum perempuan yang akan dibina oleh DP3A.
Forum itu disiapkan menjadi pusat berbagi pengalaman, ruang aman untuk berdiskusi, dan sarana membangun solidaritas perempuan dalam mencegah kekerasan.
Di sisi lain, Kepala DP3A Kendari, Fitriani Sinapoy, memaparkan kondisi lapangan yang masih memprihatinkan. Data UPTD PPA pada minggu pertama Desember 2025 mencatat 17 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 41 kasus terhadap anak.
“Setiap laporan bukan sekadar angka. Di baliknya ada orang yang benar-benar terluka. Satu kasus pun sudah cukup berat,” tegasnya.
Sebagian besar kekerasan terhadap perempuan berbentuk fisik dan seksual, sementara kasus terhadap anak didominasi kekerasan seksual dengan korban terbanyak anak perempuan. Lebih menyedihkan lagi, pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat.
“Pelaku harus diproses hukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Tidak ada ruang toleransi untuk kekerasan,” tambah Fitriani.
DP3A menyediakan layanan psikososial dan bantuan hukum. Namun, Fitriani menyebut banyak korban memilih fokus pada pemulihan mental dibanding menempuh jalur hukum hingga tuntas. Hanya sekitar 70–80 persen kasus yang akhirnya berlanjut hingga putusan.
Ia menekankan bahwa kekerasan sering dipicu faktor ekonomi, kondisi sosial, hingga minimnya pendidikan. Karena itu, pencegahan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, namun masyarakat harus ikut terlibat.
Melalui kampanye besar itu, Pemkot Kendari berharap terciptanya kesadaran kolektif bahwa kekerasan bukan hanya masalah keluarga atau individu, melainkan isu sosial yang harus diberantas bersama. Siska mengajak seluruh perempuan untuk terus berkembang dan saling menopang.
“Mari kita bangun budaya saling menyayangi, saling menguatkan, dan menjadi perempuan yang mandiri serta berdaya,” ujarnya. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
