SULTRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menekan inflasi per Desember 2023 menjadi 2,58 persen. Angka inflasi Sultra ini berada di bawah angka inflasi nasional 2,61 persen.
Hal itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra secara year on year (YoY) pada gabungan dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sultra, yaitu Kota Kendari dan Baubau dengan IHK sebesar 118,84.
Dalam rilisnya, BPS menyebut komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yoy antara lain beras, angkutan udara, cabai rawit, rokok kretek filter, mobil, akademi/perguruan tinggi, rokok putih, ikan layang/ikan benggol, emas perhiasan serta sekolah menengah atas. Selain itu juga disumbangkan oleh ekspor dan impor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio mengatakan, penurunan tersebut tentu atas kerja semua pihak. Kata dia, Pj Gubernur, Andap Budhi Revianto tetap mengecek harga-harga di lapangan, termasuk di pasar meskipun di hari-hari libur.
“Hal ini terus kita lakukan untuk memastikan bahwa inflasi di Sultra terkendali. Beberapa bulan yang lalu terkait dengan transportasi, dan sekarang pada harga-harga bahan pokok meskipun stok cukup tapi ada beberapa harga bahan pokok seperti cabe, ikan dan lainnya, meskipun angkanya tidak signifikan, tetapi cukup mempengaruhi,” ungkapnya saat di Kendari pada Rabu (03/01/2024).
Melalui pesan WhatsApp, Kepala BPS Sultra Agnes Widiastuti membenarkan bahwa nilai inflasi pada akhir 2023 itu merupakan data dua kota IHK di Sultra. Sementara untuk kabupaten yang bukan daerah IHK menggunakan indikator Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang datanya dirilis setiap minggu oleh Kemendagri dan datanya dikumpulkan oleh pemerintah daerah masing-masing, bukan oleh BPS.
“Karena ketersediaan data IHK di Sultra yang hanya diwakili oleh 2 daerah kota, sebenarnya belum dapat dikatakan mewakili secara keseluruhan wilayah Sultra. BPS selama ini menyebutkan IHK gabungan 2 kota,” ungkapnya.
Kata Agnes, dengan keterbatasan data yang dimiliki BPS, pemerintah pusat mengukur kinerja perkembangan harga di suatu provinsi gabungan kota IHK yang ada di provinsi tersebut. Khusus Sultra diukur dari dua kota IHK yaitu Kendari dan Baubau.
Pada 2024, ada dua wilayah tambahan IHK yaitu Kabupaten Kolaka dan Konawe. Agnes harap tambahan dua wilayah IHK yang berasal dari wilayah kabupaten akan lebih menggambarkan perkembangan harga di Sultra.
Tidak Mewakili Inflasi Sultra
Pengamat Ekonomi Sultra, Syamsul Anam saat dihubungi mengatakan bahwa inflasi di Sultra saat ini diukur dari kenaikan dan penurunan ratusan barang dan jasa secara berkala dari dua kota IHK.
Kata dia, jika itu jadi tolok ukur maka bisa dibayangkan bahwa inflasi tidak bisa lagi dilihat sebagai agregasi dari kenaikan atau penurunan semua jenis barang dalam satu waktu.
“Tapi kita lihatnya barang per barang dan waktunya. Dari situ kita sudah memahami bahwa ada barang dan jasa yang paling sering mendorong inflasi dan ada waktu tertentu harga mengalami peningkatan. Di Sultra ini kalau kita lihat beberapa tahun terakhir yang mencetuskan inflasi itu barang-barang bahan makanan pokok ataupun bumbu-bumbu,” ungkapnya.
Lanjutnya, jika sudah diketahui produk yang bisa menyebabkan inflasi maka harusnya sudah bisa dilakukan mitigasi terhadap kenaikan dan penurunan. Akan hal itu, harusnya pemerintah daerah sudah mempunyai data yang lengkap untuk membangun mekanisme mitigasi kenaikan harga ekstrem di dua kota IHK.
Sementara itu, dua kota IHK itu disebut Syamsul tidak bisa mewakili inflasi Sultra melainkan hanya bisa merefleksikan daerahnya masing-masing saja. Kata dia boleh dijadikan referensi tetapi harus ada asumsi yang tentunya ada perbedaan-perbedaan, karakteristik dan keunikan produk-produk pencetus inflasi di tiap-tiap daerah.
“Jadi, dua kota ini tidak bisa dijadikan patokan atas gejolak harga yang terjadi di seluruh Sultra. Jadi kalau mau dapat gambaran yang lebih baik, tambah kotanya jangan cuma Kendari dan Baubau,” ungkapnya.
Pemprov Sultra telah merilis bahwa akan menambah 2 kabupaten IHK sebagai data acuan inflasi Sultra yaitu Kabupaten Kolaka dan Konawe pada 2024 ini. Namun, menurut Syamsul, kalaupun ditambah dua tidak mungkin bisa mewakili Sultra.
“Idealnya harus dihitung semua daerah (17 kabupaten kota) kalau ada uang. Tapi tentu jawabannya tidak ada uang. Tapi kan pemda bisa melakukan perhitungan sendiri, jangan tunggu BPS. Kan mereka itu punya Tim Inflasi Pengendali Daerah (TPID),” kata Syamsul.
“Apa kerjanya itu? Mau tunggu-tunggu laporan dari BPS saja kah? baru dia umumkan? baru tunggu kita rapat lagi dengan Mendagri, baru besok dia umumkan lagi? Kalau dia lewat marahi lagi, kalau turun dibangga-banggain lagi, alah! terlalu konvensional. Jadi kita harus punya cara jangan hanya pasrah sama keadaan,” sambungnya.
“Pak Pj pasti akan pergi, kita akan hidup mati dengan angka-angka ini. Masa mau kita tunggu tiap bulan turun lagi, minggu depan naik lagi. Kayak role coster,” kata Syamsul lagi.
Menurutnya, Sultra harus menghitung sendiri angka inflasi idealnya dan tidak boleh mengikut begitu saja dengan angka ideal inflasi nasional yang kurang lebih 3 persen, baik jangka menengah maupun panjang. Pasalnya, inflasi tidak selalu buruk yang biasanya juga dibarengi kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja.
“Itu yang harusnya dilakukan Pemprov, bukan setiap bulan mengumumkan bahwa kita sudah di bawah nasional, hebat kita ini, sudah perlu dapat ini itu. Wah, cerita mati itu. Itu cerita yang bikin habis kopi. Jadi yang harus dilakukan Pemprov Sultra itu menyusun benchmark-nya sendiri atas inflasi yang ideal dan tidak hanya dari dua kota itu, karena kurang representatif,” tutur Syamsul. (—–)
Editor: Ilham Surahmin
