SULTRATOP.COM, Kendari – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapimprov di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (25/11/2023). Dalam giat ini, Ketua Kadin Sultra Anton Timbang membeberkan dua isu ekonomi yang wajib dicermati.
Pertama telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra, di mana pada 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42 persen, tetapi pada 2022 trennya menurun menjadi 23 persen.
Meskipun dari sisi volume dan nilai sektor pertanian tetap tumbuh, namun tidak sebesar sektor pertambangan terutama nikel yang mulai bangkit pada 2010, dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20 persen.
Anton Timbang mengatakan, ada fenomena menarik bahwa pertumbuhan sektor pertambangan belum dapat meningkatkan sektor industri pengolahannya yang baru mencapai sekitar 5-8 persen.
Data BPS menunjukkan produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton feronikel. Artinya pertambangan nikel baru mengahasilkan bahan setengah jadi.
“Untuk itulah kami terus mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan kebijakan hilirisasi industri pengolahan nikel untuk pembuatan baterai, industri pengalengan, stainless stell dan berbagai produk akhir lainnya,” terang Anton Timbang.
Isu ekonomi kedua adalah tentang kebutuhan pokok seperti beras dan ikan yang selalu memicu inflasi di Sultra.
Menurut Anton Timbang, permasalahan produksi beras masih berkutat di tingkat produksi. Pada periode 2020-2022 produksi beras mengalami tren penurunan dari 305 ribu ton pada 2020 menjadi 275 ribu ton pada 2023. Di sisi lain, konsumsi beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
Selain itu, permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras. Dari 17 kabupaten dan kota, hanya lima kabupaten yang surplus, yaitu Konawe, Konsel, Kolaka, Koltim, dan Bombana. Sedangkan 12 kabupaten/kota lainnya masih kekurangan, di mana tingkat konsumsinya masih lebih tinggi dari produksinya.
Sementara untuk komoditas perikanan lebih kepada sistem logistik yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada gelombang besar.
Untuk itu jika diperkenankan Kadin Sultra akan melakukan kerja sama pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal. Bahkan sebagian tidak dimanfaatkan, misalnya PPI Pasarwajo di Buton.
Jika PPI Pasarwajo dapat dioperasikan dan industri aspal Buton juga dapat terealisasikan maka Buton akan memiliki sumber penggerak ekonomi yang besar. Saat ini daerah tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Di tempat yang sama, Ketua Umum PLH Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan mengapresiasi dan mendukung terlaksananya rapimprov Kadin Sultra 2023 secara tertib.
Ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pj Gubernur Sultra dan jajaran yang telah membina dan memberikan dukungan kepada Kadin Sultra sebagai mitra sejajar Pemprov Sultra di bidang perekonomian.
“Kami berharap ke depan kemitraan antara Kadin Sultra dan Pemprov Sultra dapat terus disinergikan dan ditingkatkan,” kata Yukki. (—-)
