SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Polemik penyerobotan lahan milik warga eksodus di Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar) kembali memanas. Ketua Perwakilan Eksodus Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Aci, menuding Penjabat (Pj) Kepala Desa Maperaha, Damulin, telah menyampaikan informasi bohong kepada publik terkait status lahan dan kegiatan di pemukiman eksodus.
Sebelumnya, Damulin mengemukakan pernyataan pers bahwa lahan yang disebut diserobot merupakan aset desa. Pernyataan itu bahkan dibenarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai warga eksodus, dengan alasan penebangan pohon jati di kawasan tersebut telah dimusyawarahkan bersama camat, babinsa, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga eksodus.
Menanggapi hal itu, La Ode Aci menyebut pernyataan Pj Kades Maperaha menyesatkan publik. Ia menegaskan bahwa oknum yang mengaku sebagai warga eksodus itu bukan bagian dari mereka.
“Pak Pj Kades Maperaha itu bohong dan hoaks. Warga yang mengaku bagian dari kami itu bukan warga eksodus,” kata La Ode Aci.
Pria yang akrab disapa Arce ini juga membantah adanya musyawarah antara pemerintah desa, camat, babinsa, dan warga eksodus. Menurutnya, pertemuan tersebut tidak pernah dikoordinasikan dengan warga yang tinggal di perumahan eksodus. Karena itu, hasil musyawarah itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menebang pohon jati di atas tanah milik warga.
“Saya jamin yang hadir di musyawarah itu bukan warga eksodus. Saya ini Ketua Perwakilan Eksodus Sultra, jadi jangan asal ngaku-ngaku saja,” tegasnya.
Arce menambahkan, lahan yang diserobot dan pohon jatinya ditebang itu memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertifikat hak milik (SHM). Ia pun meminta Pj Kades Damulin berhenti menyeret nama pemerintah dalam polemik tersebut.
“Pernyataan Damulin itu semua hoaks. Sampai berbicara telah mengaspal jalan di pemukiman kami, melakukan pengerasan jalan saja di kawasan eksodus tidak pernah dilakukan, apalagi bilang telah mengaspal. Biar satu batu saja tidak ada dia buang di pemukiman eksodus,” ucapnya.
Ia juga menegaskan agar camat dan babinsa tidak dilibatkan dalam tindakan penebangan pohon di lahan milik warga.
“Janganlah libatkan camat dan babinsa dalam penebangan pohon jati di lahan milik orang. Terus oknum yang mengatasnamakan warga eksodus itu, dia bukan bagian dari kami,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Kades Maperaha, Damulin, bersikukuh bahwa secara administratif tidak ada istilah “desa eksodus”. Ia menegaskan seluruh wilayah tetap masuk dalam Desa Maperaha, dan lahan yang dipersoalkan merupakan fasilitas umum hasil hibah lisan dari warga setempat.
“Pemilik lahan tersebut masih ada di Desa Maperaha. Itu lahan adalah fasilitas umum,” ucap Damulin.
Terkait pernyataannya di media tentang pengaspalan jalan di pemukiman eksodus, Damulin mengoreksi bahwa hal itu baru sebatas usulan.
“Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya bilang kalau jalan itu masih diusulkan untuk diaspal,” ujarnya singkat.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keikutsertaan salah satu warga eksodus dalam musyawarah, Damulin enggan memberi penjelasan dan hanya membaca pesan dari awak media tanpa memberikan tanggapan.
Sebelumnya, warga eksodus Ambon di Desa Maperaha menuding Pj Kades Maperaha telah menyerobot lahan tempat tinggal mereka setelah ditemukan adanya penebangan pohon jati di kawasan yang telah mereka huni sejak 1999. Kesal dengan tindakan itu, warga berencana menempuh jalur hukum. (B/ST)
Laporan: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
