SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pemkab Mubar) menggelar Deklarasi Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai bagian dari komitmen menuju Muna Barat Liwu Mokesa. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bupati Muna Barat pada Rabu, 17 September 2025.
Deklarasi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang diawali oleh Bupati Mubar, La Ode Darwin, Wakil Bupati Mubar, Ali Basa, Ketua TP PKK Mubar, Rhika Purwaningsih Darwin, Sekretaris Daerah Mubar, LM Husein Tali, Kepala Dinas DP3A Mubar, Takari Abdullah, serta diikuti oleh para pimpinan OPD hingga para camat.
Dalam penandatanganan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi fokus pemerintah daerah, yakni: menjadikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai prioritas dalam pembangunan daerah menuju Muna Barat Liwu Mokesa. Kemudian, mewujudkan kabupaten/kota layak anak melalui penguatan kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Selanjutnya, menyediakan lingkungan yang aman, ramah, sehat, kreatif dan berpartisipasi bagi tumbuh kembang anak. Menjaga segala bentuk kekerasan eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak.
Kemudian, menguatkan peran keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Terakhir menjamin partisipasi anak dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
Bupati Mubar, La Ode Darwin, menegaskan bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Ia menyampaikan bahwa deklarasi ini bukan hanya sebatas seremoni, melainkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan maksimal bagi mereka.
“Saya berharap deklarasi ini bukan hanya sekadar seremoni. Tetapi menjadi langkah konkret untuk menjadikan Kabupaten Muna Barat sebagai tempat terbaik bagi anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang,” ujar La Ode Darwin.
DW, sapaan akrab Bupati Mubar, mengungkapkan keprihatinannya atas berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayahnya. Ia menyebut bahwa kasus-kasus tersebut, khususnya yang terjadi beruntun pada bulan Agustus, sangat memprihatinkan karena korbannya adalah anak di bawah umur.
Ia menegaskan tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi di Muna Barat, dan berharap agar peristiwa tersebut menjadi yang terakhir.
Lebih lanjut, DW menekankan bahwa upaya perlindungan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk camat, kepala desa, guru, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga anak-anak agar terhindar dari kekerasan, khususnya pelecehan seksual.
“Saya sudah memberikan arahan kepada kepala sekolah bahwa peran guru sangat penting dalam mendidik dan memberikan edukasi kepada anak-anak agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak, termasuk membatasi komunikasi anak dengan orang-orang yang tidak dikenal. Tak lupa, ia juga meminta dukungan dari para ASN di wilayah Muna Barat untuk turut serta menjaga situasi agar kasus serupa tidak terulang.
“Mari kita jaga daerah ini bersama-sama, agar kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi. Kasus kekerasan seksual di Muna Barat kerap berulang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat agar kita semua menjaga daerah ini demi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (b-/ST)
Laporan: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
