SULTRATOP.COM, RAHA – Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin ini yang dirasakan oleh 426 tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Setelah bertahun-tahun mengabdi dengan gaji yang jauh dari layak, mereka kini harus menerima kenyataan pahit: nama mereka tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang pertama 2024.
Kekecewaan semakin memuncak ketika, meski terdaftar dalam pendataan pra-finalisasi 2022, mereka tidak bisa mendaftarkan diri pada seleksi PPPK yang ditutup pada 20 Oktober 2024. Harapan yang tadinya mereka genggam seolah lenyap begitu saja.
Demo dan Kekecewaan Tak Berujung
Aksi protes yang digelar pada 10 Oktober 2024 memperlihatkan betapa mendalamnya kekecewaan para honorer ini. Ratusan tenaga kesehatan (nakes) menyerbu Kantor Bupati, BKPSDM, dan DPRD Muna, menuntut pemulihan data mereka yang diduga dihapus secara sepihak.
Namun, harapan untuk mendapatkan jawaban memuaskan tak kunjung terwujud. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna, Yuni Nurmalawati, menepis isu penghapusan data dengan menyatakan bahwa Pemda Muna telah menyurati BKN dan sedang menunggu balasan.
“Ini bukan keputusan BKD, tapi BKN pusat yang mengaturnya,” tegas Yuni. Ia bahkan meminta bukti jika ada tudingan bahwa data honorer dihilangkan dari database.
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Muna, LM Asmadi Teno, menyatakan bahwa komunikasi dengan BKN masih berlangsung untuk mengecek data para honorer.
“Kami sudah mengirim data, tetapi hingga hari ini belum ada balasan dari BKN,” ungkapnya. Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Muna, tapi di banyak daerah di Indonesia.
Namun bagi para honorer, pernyataan ini belum cukup. Febrina, salah satu tenaga honorer nakes, mengungkapkan kekesalannya.
“Data kami di BKN ada, tapi saat mendaftar PPPK, berkas kami ditolak. Kami ingin transparansi dari BKPSDM,” ujarnya penuh kecewa.
Harapan yang Kandas di Aksi Jilid 2
Senin, 21 Oktober 2024, ratusan nakes kembali turun ke jalan. Kali ini, aksi jilid kedua ini membawa tuntutan yang sama: pemulihan data honorer yang dihapus. Namun, nasib mereka kembali tergantung di ujung ketidakpastian. Di tengah aksi, salah satu pendemo pingsan karena kelelahan, mencerminkan betapa beratnya perjuangan mereka.
Sayangnya, Pjs Bupati Muna dan Sekda Muna tidak berada di tempat untuk menemui massa. Asisten III Pemda Muna, Muhammad Safei, yang menemui pendemo hanya menawarkan janji bahwa operator BKPSDM akan dihadirkan. Namun, hingga akhir aksi, tidak ada satu pun pejabat yang datang untuk memberikan kejelasan.
Laode Ali S, Ketua Forum Komunikasi Honorer Nasional (FKHN) Muna, menyampaikan orasinya dengan penuh emosi. Ia menuding Pemda Muna menghapus data honorer secara sepihak, meskipun hasil komunikasi dengan BKN pusat menunjukkan bahwa data mereka sebenarnya masih ada.
“Kami sudah cek, data ada, hanya di-blacklist karena diduga Pemda Muna menghapusnya. Ini aneh, padahal BKN tidak membatasi kuota PPPK,” keluhnya.
Bahkan Ali merasa gerakan mereka ini murni untuk memperjuangkan nasib tanpa kepentingan politik apa pun. Ia juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto dan Polri turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini.
Di Persimpangan Harapan
Di tengah derasnya arus ketidakpastian ini, ratusan nakes di Muna hanya bisa berharap agar hak mereka sebagai honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi dapat segera diperjuangkan. Perjuangan mereka bukan hanya untuk seleksi PPPK, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan yang layak atas pengabdian mereka selama ini.
Kini, harapan tinggal menunggu keputusan dari BKN dan Pemda Muna. Namun, akankah harapan mereka segera terwujud, atau akan terus terkubur dalam data yang hilang? (A/ST)
Kontributor: Nasrudin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
