SULTRATOP.COM, KENDARI – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya menghadirkan solusi untuk para pelaku usaha pasir yang tidak bisa melakukan pengapalan.
Kepala KSOP Kelas II Kendari Capt Rahman mengatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk memberikan izin keberangkatan kapal. Kata dia, KSOP menolak dengan tegas jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan.
Untuk itu, KSOP Kendari memfasilitasi jalannya mediasi antara para pelaku usaha galian pasir di Kecamatan Nambo, Kota Kendari dan Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe di aula kantor KSOP Kendari pada Jumat, 23 Februari 2024.
Menurut Capt Rahman, mediasi tersebut dilakukan mengingat banyak dari para pelaku usaha yang belum bisa melakukan pengapalan pasir lantaran belum memiliki kelengkapan dokumen dari dinas ESDM.
Mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KSOP Kendari bersama Dinas ESDM yang diwakili oleh Kabid Minerba ESDM Sultra Hasbullah, dan sejumlah pelaku usaha galian pasir.
Dalam mediasi tersebut, disimpulkan bahwa para pelaku usaha harus membuat SIPBJ di OSS PTSP dalam jangka waktu pendek dengan menyesuaikan kontrak kerja.
“Ketika pasir tersebut telah mengantongi izin maka secara otomatis kapal akan diberangkatkan,” tutur Capt Rahman.
Salah satu pemilik usaha pasir di Desa Lalonggaluku, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Samsudin mengatakan, lokasi penambangan pasir yang selama ini ia kelola memang belum memiliki izin.
Pasalnya, galian pasir tersebut hanya tambang masyarakat yang dikelola secara berkelompok dengan alat sederhana. Kendati demikian, Samsudin berjanji bakal mengikuti arahan dari Dinas ESDM Sultra.
“Kami sangat bersyukur dengan mediasi yang diselenggarakan oleh Kepala KSOP Kendari. Kami sangat terbantu sehingga masyarakat pengolah pasir bisa beraktivitas kembali,” tuturnya. (—-)
Kontributor: M1
Editor: Ilham Surahmin
