SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Belanja pegawai di Kabupaten Muna Barat (Mubar) membengkak, menyedot anggaran hingga Rp43 miliar untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Anggaran jumbo itu menggerus alokasi untuk pembangunan infrastruktur yang justru lebih kecil, hanya Rp42 miliar.
Kondisi ini memicu sorotan dan desakan agar calon bupati terpilih La Ode Darwin segera mengevaluasi kebijakan anggaran demi kepentingan publik.
Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jumlah besar di lingkup Pemerintah Kabupaten Mubar tahun 2024 adalah yang turut menyedot anggaran daerah. Jumlah ASN yang diangkat mencapai 1.700 orang, terdiri dari 260 CPNS dan 1.440 formasi PPPK.
Pengangkatan tersebut berdampak pada peningkatan belanja pegawai, dengan kebutuhan anggaran gaji mencapai Rp84 miliar per tahun. Akibatnya, anggaran pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik mengalami pemangkasan. Dari total pagu APBD 2025 sebesar Rp761 miliar, belanja pegawai menyedot hingga 44 persen.
Selain itu, alokasi TPP juga cukup besar, mencapai Rp43 miliar per tahun. Hal ini memicu reaksi Ketua Himpunan Mahasiswa Napano Kusambi, Andi Basri. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti perkantoran, dermaga, pasar sentral, serta jalan untuk kepentingan masyarakat Mubar.
“Belanja pegawai di Mubar sangat besar. Untuk itu, kami meminta Bupati La Ode Darwin dan Wakil Bupati Ali Basa untuk mengevaluasi kembali pemberian TPP ASN serta belanja operasional lainnya,” kata Andi Basri melalui sambungan telepon, Jumat (31/1/2025).
Ia menambahkan, sebagai daerah yang baru mekar selama 11 tahun, Mubar masih membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk merasionalisasi anggaran TPP dan belanja operasional lainnya demi kepentingan publik secara menyeluruh.
“Pada 2025, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Mubar hanya tersisa Rp42 miliar. Padahal, pembayaran gaji ASN masih dibebankan pada DAU, sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan 30 persen. Evaluasi terhadap anggaran ini perlu dilakukan segera,” tegasnya. (B/ST)
Kontributor: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
