SULTRATOP.COM, RAHA – Sebanyak 426 honorer tenaga kesehatan (nakes) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), mendesak pemerintah untuk memulihkan data mereka yang diduga hilang, tapi hingga kini belum ada kepastian.
Akibat dugaan hilangnya data tersebut, ratusan tenaga honorer kesehatan tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang pertama. Pemerintah pun berupaya untuk tidak dianggap menutup mata atas nasib 426 tenaga honorer tersebut.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna, Yuni Nurmalawati, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengupayakan solusi bagi para honorer nakes tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi mereka sudah dikonsultasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami sudah bertemu dengan Gubernur dan Direktur BKN yang menangani soal honorer. Sudah ada balasan dari BKN, nanti bisa dicek di BKPSDM,” ujar Yuni, Rabu (30/10/2024).
Yuni, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan di Pemprov Sulawesi Tenggara, meminta para honorer nakes untuk tidak mempermasalahkan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKN.
“Saya sudah jelaskan kepada adik-adik nakes untuk mempercayai ketetapan Allah. Jika memang rezeki, pasti tidak akan ke mana. Ini sudah ketetapan BKN karena ada honorer yang memenuhi syarat dan ada yang tidak,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemda terus melakukan fasilitasi dan konsultasi terkait masalah honorer nakes di Muna yang terkendala mengikuti seleksi PPPK.
Saat ditanya terkait dugaan hilangnya data honorer nakes, Yuni enggan berspekulasi dan menyarankan agar pihak terkait mengkonfirmasi hal tersebut ke BKPSDM.
“Silakan tanyakan ke BKPSDM karena mereka yang bertanggung jawab dalam penginputan data honorer,” katanya. (B/ST)
Kontributor: Nasrudin