SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Di tengah keterbatasan fiskal dan beban persoalan warisan masa lalu, pemerintahan La Ode Darwin dan Ali Basa mulai menapaki tahun pertamanya dengan menata fondasi pembangunan Muna Barat (Mubar) secara bertahap.
Sepanjang tahun anggaran 2025, berbagai program prioritas digulirkan, dari penguatan sektor pertanian dan peternakan, perbaikan layanan dasar, hingga pembukaan akses transportasi sebagai pijakan awal mewujudkan cita-cita Muna Barat “Liwu Mokesa”.
Jargon Liwu Mokesa sendiri bukan sekadar slogan, melainkan representasi filosofis atas harapan bersama masyarakat Muna Barat. Sebuah ikhtiar kolektif untuk menghadirkan wilayah yang nyaman untuk ditinggali, indah dipandang, keren dalam tata kelola, serta berdaya saing dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Visi itulah yang menjadi benang merah dari setiap kebijakan dan program yang mulai dijalankan sepanjang 2025, sebagai langkah awal menuju Muna Barat yang lebih maju dan sejahtera.
Memasuki akhir tahun anggaran 2025, pemerintahan Darwin–Ali mulai merangkum capaian sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan menghadapi tahun 2026. Sejumlah sektor strategis disentuh sejak awal masa kepemimpinan, dengan pendekatan bertahap tapi terukur, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Bidang Pertanian dan Peternakan
Sejak dilantik pada Februari 2025, pemerintahan Darwin–Ali langsung menempatkan sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini sejalan dengan karakteristik Muna Barat sebagai daerah agraris dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor ini.
Di bidang pertanian, fokus kebijakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar petani, terutama penyediaan bibit unggulan. Pemerintah daerah mendistribusikan bibit jagung jenis Bisi 2, yang selama ini sulit dijangkau petani akibat harga yang relatif mahal.
Selain itu, Pemda Muna Barat juga menyalurkan bibit padi unggulan jenis Inpari 32 dan Inpari 42 untuk ditanam pada lahan sawah masyarakat seluas kurang lebih 750 hektare.
Tidak hanya tanaman pangan, Muna Barat yang dikenal sebagai salah satu sentra buah-buahan di Sulawesi Tenggara juga mulai diarahkan pada pengembangan komoditas hortikultura. Budidaya kelapa genjah, durian, dan alpukat menjadi bagian dari upaya diversifikasi dan peningkatan nilai ekonomi sektor pertanian.
Untuk menunjang produktivitas, Pemda juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda empat (jonder) dan hand traktor kepada kelompok tani. Bantuan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik petani, khususnya keterbatasan alat saat pengolahan lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi bantuan pascapanen melalui dukungan program pemerintah pusat, yakni mesin combine silvester.
Pada sektor peternakan, keseriusan Pemda Muna Barat ditandai dengan pembentukan Dinas Peternakan sebagai perangkat daerah tersendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi peternakan yang selama ini kurang dimaksimalkan sekaligus mendorong Muna Barat sebagai salah satu daerah penghasil telur.
Melalui dinas tersebut, Pemda mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 28 ribu ekor ayam petelur yang telah dibagikan kepada 27 kelompok peternak. Sejak program ini dilaunching, produksi telur diklaim mencapai sekitar 15 ribu butir per harinya.
Selain ayam petelur, pemerintah daerah juga mendukung kelompok peternak sapi dan ayam pedaging. Sepanjang 2025, sebanyak 405 ekor sapi telah disalurkan kepada 59 kelompok, serta 10 ribu ekor ayam pedaging kepada 43 kelompok peternak.
Sektor Perikanan dan Pariwisata
Sebagai daerah kepulauan, Muna Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, termasuk peluang pengembangan wisata bahari. Gugusan pulau-pulau kecil di sepanjang pesisir Selat Tiworo menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi berbasis laut.
Pada sektor perikanan, pemerintah daerah mulai mendorong penguatan kelompok nelayan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana penangkapan, seperti bantuan perahu viber kepada sejumlah kelompok nelayan. Bantuan bagang apung dan bantuan alat tangkap nelayan kepiting rajungan.
Selain itu, melalui Dinas Perikanan Pemda Muna Barat juga memberi bantuan bahan dan material pembuatan perahu viber dan alat tangkap bubu kepiting, serta sejumlah bantuan peralatan alat tangkap lainnya.
Sementara itu, di sektor pariwisata, Pemda Muna Barat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Selain itu, pemerintah juga merumuskan master plan kawasan wisata Pagalangan (Pajala, Gala, dan Pasi Tobuang).
Di mana Desa Pajala dipersiapkan sebagai gerbang wisata sekaligus sebagai desa wisata, dan Gala serta PulaubTobuang menjadi penyanggah. Keseriusan Pemda dalam pengembangan Pajala sebagai spot wisata yang cukup menjanjikan ditandai dengan pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata serta peningkatan kapasitas masyarakat desa setempat melalui pelatihan yang melibatkan ASIDEWI (Asosiasi Desa Wisata Indonesia).
Pemda juga melakukan revitalisasi kawasan wisata Pulau Indo dengan merehabilitasi sejumlah sarana dan prasarana, seperti Villa untuk penginapan serta MCK dan musholah tempat ibadah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan daya tarik wisatawan.
Urusan Wajib dan Layanan Dasar
Pada sektor urusan wajib berbasis layanan dasar, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di bidang pendidikan, salah satu program unggulan yang sudah dijalankan adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa TK/PAUD, SD, dan SMP, mulai dari pakaian hingga sepatu. Selain itu, sejumlah bangunan sekolah juga direhabilitasi dan dibangun ulang guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman.
Di sektor kesehatan, Pemda Muna Barat memastikan layanan puskesmas 24 jam di seluruh wilayah. Sebanyak 16 puskesmas telah menerapkan layanan ini, lengkap dengan tenaga dokter yang siaga. Program dokter keliling juga dijalankan untuk menjangkau pasien yang tidak memungkinkan datang langsung ke fasilitas kesehatan. Kepala desa/lurah diharapkan menjadi ujung tombak dari kesuksesan program ini sebab informasi tentang pasien sangat dibutuhkan dari peran mereka.
Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah daerah juga telah membentuk dua puskesmas baru, yakni Puskesmas Lagadi dan Puskesmas Sidomakmur, serta memperkuat peran pustu di desa-desa. Selain itu, Laboratorium Kesehatan Daerah juga sedang disiapkan dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Di samping itu, percepatan peningkatan status RSUD Muna Barat juga tengah diupayakan dengan mempercepat rencana pembangunan rumah sakit yang sempat tertunda di tahun kemarin.
Pada sektor infrastruktur, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemda Muna Barat memanfaatkan Dana Bagi Hasil dan program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk membangun dan meningkatkan kualitas jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer. Ruas jalan yang dibangun antara lain jalan dua jalur Matarawa–Kusambi sepanjang 2,2 kilometer, Kusambi–Guali sepanjang 5 kilometer, serta Lakalamba–Lawada sepanjang 2,7 kilometer.
Di bidang irigasi, pemerintah daerah merehabilitasi sejumlah jaringan irigasi, di antaranya irigasi Katangana, Kasimpa Jaya, Wanseriwu, dan Lawada Jaya, dengan total luasan ratusan hektare sawah. Diharapkan setelah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada, potensi petani padi yang ada di Muna Barat makin maksimal ke depan.
Pembangunan jembatan dan drainase juga tak luput dari perhatian. Ada tiga jembatan yang sudah dibangun Pemda melalui dana Rehabiltasi dan Rekonstruksi, yakni jembatan Tolimbo, jembatan Koke, Latugho dan jembatan Maperaha serta pembangunan drainase sepanjang ruas jalan Kelurahan Tiworo.
Selain itu, Pemda juga menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta dukungan kepada kelompok usaha masyarakat melalui Dinas Sosial dan Dinas Perumahan. Ada kurang lebih 200 rumah warga yang tidak layak huni yang dibantu dan puluhan kelompok usaha yang diberikan suntikan permodalan maupun peralatan kerja.
Membuka Akses Perhubungan Laut dan Udara
Guna memaksimalkan semua potensi yang sedang diupayakan, pemerintahan Darwin-Ali Basa menyadari betul akan pentingnya akses transportasi. Dibukanya akses Fery Tondasi – Torobulu diharapkan bisa menjadi katalisator yang menghubungkan Muna Barat sebagai daerah kepulauan serta Konawe Selatan dan sekitarnya.
Rute ini sangat membantu sirkulasi produksi barang dan jasa, baik dari Muna Barat sendiri maupun dari wilayah Konsel dan daerah sekitarnya. Apalagi, jika pelabuhan bongkar muat Tondasi yang tengah disiapkan Pemda mulai beroperasi akan semakin memudahkan sirkulasi tersebut.
Penerbangan udara yang akan menghubungkan Muna Barat dan Sulawesi Selatan tengah disiapkan pula. Akhir Desember lalu, Pemda bersama maskapai Sriwijaya Air sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk pendaratan perdana pada Januari tahun ini.
Tantangan dan Hambatan
Di balik berbagai capaian tersebut, pemerintahan Darwin–Ali juga menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan fiskal daerah, beban utang pada pihak ketiga yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, serta kondisi infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya memadai menjadi hambatan nyata dalam percepatan pembangunan.
Selain itu, tantangan lain datang dari aspek tata kelola dan ekspektasi publik yang tinggi. Sinkronisasi program pusat dan daerah, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta menjaga stabilitas sosial–politik menjadi pekerjaan rumah yang terus dihadapi.
Meski demikian, pemerintahan Darwin–Ali menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap dan berkelanjutan. Tahun 2025 menjadi pijakan awal, sementara tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan dan akselerasi pembangunan menuju Muna Barat yang lebih maju dan sejahterah. (*/ST)
