SULTRATOP.COM, KENDARI — Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) yang dilaksanakan Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (Sultra) dievaluasi melalui diskusi kelompok terfokus pada Rabu, 6 Agustus 2025 di salah satu hotel di Kendari.

Kegiatan ini melibatkan mitra pelaksana seperti BaKTI dan Sekretariat INKLUSI Jakarta. Sementara, diskusi tersebut bertujuan mengukur efektivitas program dan pengelolaan keuangan selama implementasi periode 2023–2024.

INKLUSI merupakan program yang bertujuan mendorong tercapainya pembangunan yang lebih inklusif. Sebagai mitra program, Rumpun Perempuan Sultra membangun kerja sama dengan empat pemangku kepentingan utama, yakni DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, media massa melalui forum media, serta kelompok masyarakat marginal, rentan, dan penyandang disabilitas melalui Kelompok Konstituen di tingkat desa/kelurahan.

Direktur Rumpun Perempuan Sultra, Husnawati, menjelaskan bahwa Program INKLUSI hadir untuk membuka akses layanan dasar bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, keterlibatan para stakeholder sejak awal menjadi kunci dalam menentukan sasaran dan perencanaan program.

“Tujuan kegiatan ini adalah mengukur seberapa efektif program berjalan dan bagaimana pengelolaan keuangannya. Sebelum implementasi, kami berdiskusi dengan stakeholder untuk menentukan sasaran, tujuan, dan bentuk kegiatan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kami juga selalu melibatkan LSM, tidak hanya dalam aksi kolektif, tetapi juga dalam berbagai forum strategis,” kata Husna.

Ia menambahkan, melalui forum ini, pihaknya dapat mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan sekaligus menggali umpan balik dari para stakeholder terkait pengalaman mereka bermitra dengan Rumpun Perempuan Sultra.

“Ini menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan proses pemantauan dan pengelolaan program ke depan, baik dari sisi implementasi maupun keuangan,” ujarnya.

Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI)

INKLUSI adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama delapan tahun (2021–2029). Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, sekaligus memastikan mereka memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan tersebut.

INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra masyarakat sipil untuk mendorong kemajuan dalam kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Program ini mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Secara operasional, INKLUSI bermitra dengan:

11 organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia yang memiliki jaringan di 32 provinsi, 120 kabupaten/kota, dan 610 desa.
8 lembaga penelitian sebagai Mitra Riset.

Melalui para mitranya, INKLUSI memberdayakan masyarakat marginal agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Secara khusus, INKLUSI berupaya memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, terutama kelompok rentan dan marginal, memperoleh: