SULTRATOP.COM, KENDARI – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksan Jaya Putra (AJP) melaksanakan reses hari kedua di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Senin (29/1/2024) pagi. Pada kesempatan ini, AJP banyak menerima keluhan dari masyarakat setempat.
Masyarakat yang hadir rata-rata meminta bantuan sumur bor, pembangunan jalan, paving block, drainase, pengadaan bak sampah, pintu gerbang, dan bantuan dana untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta bantuan kursi dasawisma.
Selain itu, warga juga mengeluhkan pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari karena tidak lancar mengalir ke rumah-rumah warga.
AJP menyebut, permintaan yang disampaikan warga ada sebagian yang masuk kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kendari. Misal, pengadaan bak sampah dan pembangunan pintu gerbang.
“Ada permintaan yang notabene bukan kewenangan saya. Tapi itulah dinamika masyarakat, mereka tahu bahwa ini reses, kita serap aspirasinya. Mereka sampaikan kita jawab,” kata Aksan.
Kemudian terkait permintaan sumur bor, paving block, dan drainase, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra itu mengaku akan memperjuangkannya lewat APBD perubahan 2024. Hanya saja dia perlu melihat permintaan mana yang bisa diakomodir lebih dulu.
“Tapi nanti kita lihat, karena penempatan anggaran bukan saya sendiri. Sebab ada beberapa anggota DPRD Sultra Dapil Kota Kendari, sehingga nantinya kita putuskan di dinas yang mana yang duluan bisa diakomodir,” katanya.
Terkait persoalan PDAM, AJP mengungkapkan bahwa itu merupakan masalah klasik yang ada di tubuh PDAM Tirta Anoa Kota Kendari. Hampir semua masyarakat mengeluhkan tidak lancarnya aliran air bersih.
Menurut AJP, ketika berbicara masalah PDAM, salah satu cara ampuh yang harus dilakukan pemerintah adalah revitalisasi PDAM. Sebab masalah ini tidak akan selesai tanpa adanya revitalisasi.
“Jadi revitalisasi PDAM sangat penting. Ini juga menjadi tantangan ke depan bagaimana melakukan revitalisasi yang ada, paling tidak sumber air ini yang ada di beberapa titik bisa teraliri ke rumah-rumah warga,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra periode 2019-2024 ini.
Sementara terkait permintaan kursi, AJP langsung membantu secara pribadi karena tidak dianggarkan di APBD. (—-)
Editor: Ilham Surahmin
