SULTRATOP.COM, JAKARTA – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA. Pertemuan ini membahas berbagai tantangan dan kebutuhan mendesak terkait penanggulangan kebakaran serta ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kota Kendari.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Siska menyampaikan sejumlah kendala, antara lain minimnya armada pemadam kebakaran, belum meratanya pos pemadam di seluruh kecamatan, serta keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia yang memadai. Kondisi ini berdampak pada waktu tanggap penanganan kebakaran yang belum optimal.
“Keselamatan warga adalah prioritas kami. Kami sangat berharap dukungan penuh dari Kemendagri agar kebutuhan akan armada, perlengkapan, dan pelatihan petugas dapat terpenuhi. Ini penting agar layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dapat berjalan maksimal,” ujar Wali Kota Siska, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti tantangan dalam menjaga ketertiban umum, seperti pelanggaran perda, kriminalitas jalanan, dan kemacetan lalu lintas yang masih mengganggu kenyamanan masyarakat.
Ia menekankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memegang peran penting dalam penegakan aturan, juga membutuhkan penambahan personel serta sarana dan prasarana pendukung.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Safrizal ZA menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas personel demi mewujudkan Kota Kendari yang aman dan tertib.
“Pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas kami mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat dan kompleksitas masalah yang dihadapi,” kata Safrizal.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan relawan penanganan kebakaran di Kota Kendari sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem mitigasi bencana kebakaran.
Lebih lanjut, Wali Kota Siska turut menyoroti pentingnya penyelesaian segera sejumlah segmen tapal batas antara Kabupaten Konawe Selatan–Kota Kendari dan Kota Kendari–Kabupaten Konawe. Menurutnya, penyelesaian batas wilayah sangat penting agar pelayanan publik dan kejelasan wilayah administrasi masing-masing daerah dapat terwujud.
Audiensi ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mempercepat realisasi dukungan Kemendagri demi meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi seluruh warga Kota Kendari. (b-/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
