SULTRATOP.COM, RAHA – Anggota DPD RI, Laode Umar Bonte merespons aksi ratusan massa dari tenaga kesehatan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menuntut pengembalian data 426 honorer tenaga kesehatan yang diduga telah dihapus oleh pemerintah setempat.
Legislator Dapil Sultra tersebut secara tegas menyampaikan jika informasi penghilangan data honorer tersebut benar adanya maka pihak Pemda Muna harus segera bertanggung jawab mengembalikan data tersebut.
“Apabila Pemda Muna tidak mengembalikan data itu sampai 20 Oktober maka saya sendiri yang akan melapor tindak pidana pemalsuan data-data,” tegas Umar Bonte dalam pernyataannya, Selasa (15/10/2024).
Wakil Ketua Komite II DPD RI ini mengatakan tak hanya akan melapor ke polres setempat, tetapi juga di Mabes Polri.
“Jangan membodohi masyarakat, tindakan seperti ini sangat tidak dibenarkan karena itu segera kembalikan data itu,” ungkapnya.
Ia juga yakin ada permainan oknum yang dengan sengaja menghilangkan data tersebut dan memasukkan nama-nama baru.
Namun sebelumnya ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Edy Uga soal data honorer di Muna agar segera ditindaklanjuti.
“Itu berbahaya kalau data-data hilang bisa masuk pidana. Tolong itu kalau bisa segera dibantu,” urainya.
Sebelumnya, ratusan massa dari honorer tenaga kesehatan Pemda Muna, menyeruduk Kantor BKPSDM Muna, menuntut agar data 426 honorer nakes dikembalikan.
Selain itu, massa juga menutut agar pihak BKPSDM terbuka memberikan penjelasan soal data nakes yang sudah teruji publik.
Plt Kepala BKPSDM Muna, LM Asmadi Teno mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan komunikasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengecek data honorer Nakes di Muna berdasarkan by name by address.
“Saya sudah utus kabid untuk menyetor data nakes di BKN dan mengupload kembali datanya. Namun hingga hari ini belum ada balasan dari BKN,” jelasnya. (b-/ST)
Kontributor: Nasrudin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
