SULTRATOP.COM, KENDARI — Stok beras yang dimiliki kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini mencapai sekitar 80 ribu ton.
Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Benhur Ngkaimi, mengatakan bahwa stok tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tetapi juga mampu menjaga ketahanan pangan hingga sekitar 20 bulan ke depan.
“Jika dihitung ketahanan stoknya, dengan rata-rata penyaluran rutin Bulog Sultra saat ini sekitar 4 ribu ton per bulan, dengan asumsi bantuan pangan dan SPHP, maka ketahanan pangan kita kurang lebih 20 bulan,” ungkapnya saat ditemui di kantornya, Rabu (17/12/2025).
Untuk menjaga kualitas dan perputaran stok, Bulog Sultra melakukan koordinasi dengan sejumlah daerah non-sentra di kawasan timur, seperti NTT, Ambon, Papua, serta beberapa wilayah di Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, agar kebutuhan beras di daerah tersebut dipasok dari Sultra.
Benhur menjelaskan, sepanjang tahun ini Bulog Sultra telah mengirimkan sekitar 8,5 ribu ton beras ke Ambon, Papua, dan Sulteng. Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut sehingga beras di gudang Bulog dapat tersalurkan dengan kualitas yang tetap terjaga.
“Walaupun di Bulog terdapat mekanisme perawatan kualitas dan saat penyaluran juga dilakukan pemeriksaan ganda, idealnya stok itu diperbarui setiap 4 sampai 6 bulan agar kualitasnya lebih baik,” tuturnya.
Ia juga menyebutkan panen raya di seluruh Indonesia akan dimulai pada Februari. Artinya, dalam dua bulan ke depan stok beras diperkirakan masih berada di kisaran 70 ribu ton, dan Bulog Sultra akan melakukan penyerapan dengan target 170 ribu ton pada tahun 2026.
Saat ini, beberapa daerah di Sultra mengalami penurunan hasil panen. Biasanya, pasokan beras pada akhir masa panen akan berkurang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bulog akan menyalurkan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif.
Pada tahun 2025, Bulog Sultra telah menyalurkan SPHP sebanyak 22 juta kilogram dari target 18 juta kilogram, dengan jaringan penjualan sekitar 1.100 titik, baik di dalam maupun di luar pasar. Penyaluran ini dilakukan untuk mengimbangi kenaikan harga beras di pasaran.
Benhur mengingatkan agar beras SPHP tidak dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan berakibat pada pemutusan hubungan kemitraan.
Ia berharap masyarakat Sultra memilih beras SPHP yang disiapkan pemerintah karena mutunya setara dengan beras medium yang beredar di pasaran umum. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
