SULTRATOP.COM, KOLAKA TIMUR – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menggelar penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui link https://ppdb-sultra2024.id/ sejak 3 hari sampai saat ini, Jumat (21/6/2024)
Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Ladongi, Luh Sutami, mengatakan, hingga hari ketiga pihaknya masih berhadapan dengan server yang down sehingga menyulitkan proses pendaftaran.
Namun, kata dia, pihak sekolah sudah mengambil langkah awal untuk mengantisipasi hal tersebut, yakni dengan membuat website khusus sekolah yang dibuka sejak 15 Juni sebagai akses para calon siswa baru untuk mendaftarkan diri pada link tersebut terlebih dahulu.
“Dengan mendaftar di website sekolah, kami jadi tahu seberapa banyak siswa yang mau mendaftar di sini dan seberapa banyak siswa yang sudah mendaftar di web sekolah namun masih terkendala di akun provinsi sehingga kami bisa hubungi untuk didata, ditanyakan permasalahannya di mana,” terang Luh Sutami pada Jumat (21/6/2024).
Adapun calon siswa yang telah terdaftar pada web sekolah berjumlah dua ratusan dari tiga ratus kuota yang disediakan. Sedangkan yang berhasil login pada link provinsi baru berjumlah 18 orang akibat terkendala pada server down.
Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan provinsi terkait permasalahan ini dan terus memberikan penguatan mental terhadap para calon peserta didik baru.
“Kami memberikan penguatan kepada calon peserta didik baru jangan sampai mereka putus asa, yang pastinya kami akan bantu sampai tuntas,” ujarnya.
Website sekolah yang disediakan panitia PPDB SMAN 1 Ladongi akan ditutup bersamaan dengan ditutupnya pendaftaran melalui link provinsi yakni 30 Juni 2024.
Artinya, calon peserta didik baru masih memiliki waktu untuk memenuhi kuota yang disediakan sekolah melalui tiga jalur yang disediakan, yaitu zonasi, prestasi dan afirmasi.
Terdapat sembilan desa/kelurahan yang masuk dalam jalur zonasi, yaitu Putemata, Lalowosula, Ladongi, Pembioha, Atula, Welala, Raraa, Poli-polia, dan Dangia yang akan menjadi prioritas.
Kemudian 15 persen melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik serta jalur afirmasi yang ditandai dengan kepemilikan kartu KIP atau PKH.
Luh Sutami berharap ke depan sebelum dirilis, sebaiknya pemerintah daerah melakukan uji coba terlebih dahulu sampai benar-benar siap pakai.
“Apabila ada kendala dicarikan jalan keluarnya entah itu di-upgrade atau bagaimana. Saya yakin tentu admin-admin dari provinsi sangat berpengalaman di bidang ini sehingga ke depannya tidak ada lagi kendala,” tutupnya. (—)
Kontributor: M4
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
