SULTRATOP.COM – Pemerintah mewajibkan pendirian Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan Dana Desa (DD) tahap II di Sulawesi Tenggara (Sultra). Hingga 21 Juni 2025, baru 71 persen desa dan kelurahan di Sultra yang telah membentuk koperasi tersebut, menjadikan progres ini sebagai tolok ukur utama penyaluran dana dari pusat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Iman Widhiyanto, usai konferensi pers realisasi APBN Sultra di kantornya pada Senin (23/6/2025).
Kata Iman, pencairan DD tahap II kini mengharuskan desa/kelurahan menyertakan Surat Keterangan (SK) dari notaris sebagai bukti pendirian Koperasi Merah Putih. Namun, bagi daerah yang belum memiliki SK, dapat tetap mengajukan pencairan dengan menunjukkan bahwa proses penerbitan SK sedang berjalan.
“Atau kalau belum mempunyai SK, mereka bisa menunjukan bahwa SK tersebut dalam proses diajukan ke notaris,” ungkap Iman.
Ia berharap seluruh desa dan kelurahan di Sultra segera membentuk Koperasi Merah Putih, sebab program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo yang layak didukung. Menurutnya, sebagian Dana Desa bisa dimanfaatkan sebagai modal awal koperasi untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.
Berdasarkan data DJPb Sultra, dari total 2.285 desa dan kelurahan, sebanyak 1.261 unit telah memperoleh SK pengesahan koperasi, atau sekitar 71 persen.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Sultra, Imran, menyebut pengembangan koperasi di daerah menghadapi tantangan besar. Di antaranya rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat desa, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Untuk itu, menurutnya, diperlukan dukungan aktif dari dinas terkait, perguruan tinggi, dan mitra strategis agar koperasi dapat berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang modern dan berdaya saing tinggi. (A)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
