SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Warga eksodus Ambon di Desa Maperaha, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), menuding Pelaksana jabatan (Pj) Kepala Desa (Kades) Maperaha, Damulin, telah menyerobot lahan tempat tinggal mereka.
Dugaan itu mencuat setelah warga menemukan penebangan sejumlah pohon jati di kawasan pemukiman eksodus yang telah mereka huni sejak 1999. Kesal atas tindakan itu, warga pun berencana menempuh jalur hukum.
Ketua Eksodus Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Aci, menyayangkan tindakan Pj Kades Maperaha yang dianggap semena-mena melakukan penyerobotan lahan di kawasan eksodus. Ia menuturkan, sejak tahun 1999 mereka direlokasi oleh pemerintah pusat untuk menetap di kawasan tersebut, yang kini masuk wilayah Desa Maperaha.
Pria yang akrab disapa Arce itu mengenang masa awal kedatangan mereka sebagai warga eksodus Ambon yang dipindahkan ke kawasan tersebut. Saat itu, sekitar 200 kepala keluarga (KK) menempati lahan yang kini menjadi pemukiman eksodus.
“Kisah sedih kami dulu berada di kawasan itu. Kami sempat dihina dan disebut pengungsi. Banyak janda yang tinggal di sana dan kami dulu tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat,” ujar Arce saat ditemui di Desa Kampubalano, Selasa (28/10/2025).
Ia menyebut, setiap kepala keluarga eksodus saat itu menerima lahan sekitar setengah hektare lengkap dengan sertifikat kepemilikan. Karena itu, mereka menilai tindakan Pj Kades menebang pohon di kawasan tersebut telah melanggar hak warga eksodus.
“Lahan yang diserobot itu lahan tidur yang masuk kawasan perumahan eksodus. Di situ juga sudah ada masjid. Sudah 20 tahun kami di sana tidak pernah ada yang berani mengganggu. Baru sekarang Pj Kades ini datang menebang pohon,” jelasnya.
Arce mengungkapkan, penyerobotan itu pertama kali diketahui dari laporan warga eksodus yang masih menetap di lokasi. Dari informasi yang diterimanya, penebangan dilakukan atas perintah langsung Pj Kades Damulin dengan alasan akan dibangun Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
“Saya telepon Pak Kades menanyakan hal itu. Katanya lahan itu mau dibangun BumDes. Saya bilang kenapa harus di lahan eksodus, kenapa tidak di tempat lain. Pohon jati yang ditebang itu sudah ada sejak kami pertama tinggal di sana,” tuturnya.
Ia menambahkan, sekitar 10 pohon jati ditebang, termasuk beberapa pohon yang menjadi batas kawasan eksodus. Warga menduga kayu-kayu tersebut hendak dibawa ke rumah Pj Kades oleh adiknya, tapi berhasil dicegah.
“Pohon-pohon itu masih kami simpan sebagai barang bukti. Ini jelas penyerobotan, dan kami tidak akan diam. Kami sudah konsultasi dengan kuasa hukum untuk membawa masalah ini ke ranah hukum,” tegas Arce.
Arce juga meminta Gubernur Sultra dan Bupati Muna Barat agar turun tangan menyelesaikan persoalan yang menimpa warga eksodus. Menurutnya, sudah lebih dari dua dekade mereka tinggal di kawasan itu tanpa perhatian berarti dari pemerintah.
“Kami berharap pemerintah melihat nasib kami. Hak-hak kami sebagai warga eksodus belum juga dituntaskan,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Kepala Desa Maperaha, Damulin, membenarkan adanya penebangan pohon di lokasi yang dipersoalkan warga. Namun, ia menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan milik Desa Maperaha, bukan kawasan eksodus.
“Itu lahan desa, bukan punya pribadi siapa pun. Di sana akan dibangun BumDes dan kebun desa untuk ketahanan pangan. Ini juga sudah dimusyawarahkan bersama camat, Babinsa, tokoh masyarakat, bahkan warga eksodus sendiri,” terang Damulin.
Ia mengaku memiliki bukti berupa peta dan sketsa dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menunjukkan bahwa lahan tersebut milik desa dengan luas sekitar lima hektare.
“Aneh kalau dibilang kami menyerobot lahan desa sendiri. Kami justru mau membangun untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Damulin menambahkan, ia berencana menemui La Ode Aci untuk menjelaskan duduk perkara agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kami juga sedang perjuangkan agar jalan ke kawasan eksodus bisa segera diaspal. Sudah tiga kali ganti kepala desa, belum pernah diusulkan perbaikan,” tuturnya. (A/ST)
Laporan: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
