SULTRATOP.COM, RAHA – Sekitar 40 hari lagi hitung mundur pelaksanaan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sulawesi Tenggara (Sultra). Potensi kegaduhan mengintai setiap daerah, termasuk di Kabupaten Muna yang dikenal rawan pilkada.
Hal ini pun jadi perhatian Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto dengan melakukan kunjungan ke Kabupaten Muna pada Rabu, 16 Oktober 2024 karena wilayah ini pernah terjadi tiga kali pemungutan suara ulang (PSU).
Pj Gubernur Sultra Andap Budi Revianto mengatakan, meskipun sejauh ini belum ada pergerakan yang signifikan, langkah mencegah terjadinya potensi kesalahan perlu diutamakan.
Maka disiplin dan netralitas ASN sangat penting disosialisasikan, jangan sampai hanya sebatas imbauan biasa saja.
“Saya ke sini bicara netralitas. Gampang ngomongnya tetapi susah aplikasinya. Makanya ini menjadi atensi serius dari saya untuk terus mengingatkan ASN tidak terlibat politik praktis agar terhindar dari masalah,” terang Andap dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).
“Dalam setiap pelanggaran pilkada yang disalahkan itu pimpinan bukan bawahan. Siapa pimpinannya di Sultra yah Pj Gubernur. Maka ini jadi tanggung jawab saya untuk tidak bosan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar serius menjaga netralitas,” tambahnya.
Andap menegaskan setiap ASN tidak boleh memihak dan berpengaruh kepada kepentingan apapun. Jika ingin melibatkan diri di politik dan merasa tidak cocok jadi ASN maka resign saja. “Jadi kontraktor atau pengusaha, agar tidak ada aturan yang dilanggar,” tegasnya.
Selain itu, sejauh ini berdasarkan data pelanggaran netralitas ASN sudah ada sekitar 30 kasus di Sultra.
“Kita sudah jadi peringkat tertinggi. Apakah ini yang mesti dibanggakan. Ini jadi perhatian serius, rendahnya integritas kita sebagai ASN mesti ditingkatkan lagi,” urainya.
Dirinya juga mengingatkan sebagai pimpinan datang ke Muna untuk mengingatkan kepada ASN di Muna dan Mubar, agar mampu memberikan empati dan menghindari hal-hal yang sudah ditetapkan agar tidak berujung pada kegaduhan.
“Saya ingatkan sekali lagi, bagi ASN Muna dan Mubar tidak boleh like postingan calon bupati atau gubernur. Apalagi mengunggah foto bersama calon gubernur ataupun bupati,” timpalnya.
Selain ASN dirinya juga mengingatkan kepada para Pjs di daerah, TNI dan Polri harus mampu mendeklarasikan netralitas ASN.
“Kunjungan setiap daerah di Sultra, bukan hanya seremoni. Saya akan selalu ingatkan tentang hal ini, karena ketika sudah terjadi hal yang tidak kita inginkan maka sangat sulit diperbaiki,” ujarnya.
Sementara itu, PJs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati mengatakan sebagai wilayah kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 224 ribu, Pulau Muna pernah melaksanakan tiga kali PSU. Maka netralitas ASN harus jadi syarat utama untuk menyukseskan Pilkada 2024 tahun ini.
Saat ini pemda sudah menggelar pakta integritas kepada seluruh jajaran ASN dan Forkompinda.
“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk netralitas ASN. Berkeadilan tanpa membedakan semua unsur partai politik,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan semestinya, tanpa terpengaruh dengan pelaksanaan pilkada tahun ini.
“Memang tidak berdasar soal integritas saja, tetapi semua masyarakat juga harus terlibat mengawasi dan mendapatkan pelayanan tanpa dibeda-bedakan,” tambahnya. (B-/ST)
Kontributor: Nasrudin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
