SULTRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan langkah strategis untuk pembangunan pipa gas di wilayah Sultra. Infrastruktur energi ini akan menjadi penyuplai bahan bakar ramah lingkungan bagi sektor pertambangan dan rumah tangga, sebagai bagian dari upaya mendorong transisi menuju energi bersih.
Upaya awal dilakukan melalui studi kelayakan pipa gas yang dibahas bersama tim Balai Besar Pengujian Minyak Gas dan Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM, Dinas ESDM Sultra, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, serta sejumlah perusahaan tambang di Sultra yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Disperindag Sultra pada Selasa (21/10/2025) itu membahas jenis dan volume konsumsi bahan bakar sebagai sumber energi pada berbagai perusahaan industri untuk pertimbangan masuknya pipa gas di wilayah Sultra.
Kepala Disperindag Sultra, Rony Yakob Laute mengatakan, studi kelayakan pipa gas tersebut dilakukan sebagai upaya mengalihkan penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, seperti batu bara, ke energi gas yang lebih bersih dan efisien.
“Mereka ini dari Kementerian ESDM. Mereka ada rencana membuat transmisi pipanisasi se-Sulawesi berbentuk gas. Mereka ingin melihat ada berapa perusahaan yang ada di Sultra dan menggunakan bahan bakar apa saja,” ucap Rony.
Ia menjelaskan, beberapa perusahaan tambang seperti Virtue, Antam, IPIP, dan Ceria memiliki kompleksitas bahan bakar yang berbeda. Data dan evaluasi dari perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi dasar perencanaan dalam agenda nasional pengembangan energi bersih di Sultra yang merupakan salah satu pusat pertambangan nasional.
Beberapa perusahaan tambang yang hadir juga memberikan pertimbangan terkait rencana pembangunan pipa gas, termasuk risiko wilayah Sultra yang rawan gempa bumi serta potensi tumpang tindih dengan proyek strategis lain seperti jalur perkeretaapian nasional.
Pertemuan tim Balai Besar Pengujian Minyak Gas dan Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM, Dinas ESDM Sultra, Disperindag Sultra serta sejumlah perusahaan tambang di Sultra yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung masuknya pipa gas di Sultra. (Ismu/Sultratop.com)
Rony menambahkan, studi kelayakan tersebut akan menilai volume penggunaan bahan bakar di masing-masing perusahaan, jenis bahan bakar yang digunakan, hingga kesiapan mereka beralih ke energi gas.
“Ternyata mereka rata-rata mencari yang murah. Untuk hal itu, belum ada yang mengalahkan batu bara untuk pabrik mereka karena itu yang paling murah,” tuturnya.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal dalam menyusun perencanaan matang agar proses masuknya pipa gas di Sultra berjalan efektif dan memberi manfaat bagi industri maupun masyarakat.
Proses masuknya gas tersebut masih akan dikaji oleh tim penyusun dokumen feasibility study (FS) pipa transmisi gas di wilayah Sulawesi. Hasil kajian diharapkan rampung pada 2026 mendatang.
Rony menegaskan, penggunaan gas sebagai bahan bakar bagi perusahaan tambang merupakan langkah konkret untuk mendukung konsep green industry di Sultra. “Pemprov Sultra akan mengambil peluang ini untuk kemaslahatan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan agar tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Andri Widianto, menjelaskan bahwa secara teknis rencana konseptual pipa trans-Sulawesi memiliki empat jalur dengan total panjang sekitar 1.500 kilometer.
Segmen I membentang dari Sengkang ke Makassar sepanjang 235,9 kilometer, Segmen II dari Senoro ke Morowali sepanjang 762,8 kilometer, Segmen III dari Morowali ke Konawe sepanjang 242,6 kilometer, dan Segmen IV menuju Sengkang sepanjang 478,3 kilometer.
“Kajian pembangunan infrastruktur gas ini menjadi langkah awal untuk membangun sistem distribusi gas di wilayah Sultra,” kata Andri.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sultra, Dewi Rosaria Amin menambahkan, masuknya energi gas di Sultra nantinya juga akan memberi keuntungan bagi rumah tangga. Jika terealisasi, masyarakat tidak lagi bergantung pada gas LPG 3 kilogram, melainkan dapat menggunakan sambungan langsung dari pipa gas.
“Kenapa konversi PBM ke LPG itu tidak jalan lagi? Kita baru sembilan kabupaten, yang lain setiap tahun kami minta tapi tidak pernah dikabulkan. Karena pengawasan LPG 3 kilogram sulit dan mungkin dari segi biaya juga tinggi. Makanya mereka mau coba sambungan pipa gas rumah tangga,” jelas Dewi.
Rencana pemanfaatan pipa gas untuk rumah tangga di Sultra dibenarkan oleh pihak Kementerian ESDM. Namun, tahap awal implementasi akan difokuskan terlebih dahulu untuk sektor industri pertambangan. (A/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
