SULTRATOP.COM – Pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran diprediksi berdampak pada sektor perhotelan. Namun, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) tetap optimistis industri hotel di daerah ini tidak akan terpuruk.
Ketua PHRI Sultra yang juga Wakil Gubernur Sultra, Hugua, mengatakan bahwa meskipun efisiensi anggaran cukup memengaruhi okupansi hotel karena berkurangnya kegiatan pemerintahan, manajemen hotel di Sultra dinilai semakin kreatif dan mampu mencari sumber pendapatan alternatif.
“Meski begitu, saya yakin dampak efisiensi ini tentunya tidak membuat industri perhotelan khususnya di Sultra menjadi terpuruk,” ujarnya di Kendari, Jumat (11/4/2025).
Menurut Hugua, para pelaku industri perhotelan kini mulai melirik potensi kerja sama dengan sektor swasta sebagai solusi mempertahankan stabilitas keuangan hotel di tengah berkurangnya pemasukan dari kegiatan pemerintahan.
“Ya, kami cuma berharap agar kebijakan pemerintah ini tidak berdampak lebih jauh pada hotel di Sultra. Orang-orang di Sultra semua kreatif. Saya yakin itu. Jika memang tidak ada kegiatan pemerintah, maka bisa membuka peluang di sektor swasta, mereka pasti bisa menawarkan dengan cara mereka sendiri,” tuturnya.
Sebagai informasi, efisiensi anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Instruksi ini menekankan pengurangan biaya perjalanan dinas serta kegiatan seremonial, yang secara tidak langsung akan memengaruhi sektor pariwisata, perhotelan, penginapan, hingga transportasi. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
