SULTRATOP.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPR se-Indonesia di The Trans Hotel Bali, 19 Oktober 2023.
Tema Rakernas BPR se-Indonesia tahun ini adalah “Era Baru Industri BPR-BPRS, Momentum Hadirnya Undang-Undang P2SK,”
Ketua DPD Perbarindo Sultra Ahmat mengatakan, salah satu misi isu BPR di daerah yang strategis yakni menjelaskan perihal percepatan merger 12 BPR Bahteramas menjadi dua BPR yang mewakili wilayah daratan dan kepulauan.
“Tentu ini menjadi isu yang strategis di daerah, kami sampaikan mulai dari komposisi aset apabila digabung serta hal-hal positif lainnya yang semakin memperkuat keberadaan BPR di Sultra,” kata Ahmat kepada sultratop.com, Selasa (24/10/2023).
Selain itu, Direktur Utama (Dirut) BPR Bahteramas Konawe itu menjelaskan salah satu isu nasional yang dibahas dalam rakernas itu yakni perihal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Kata dia, salah satu hal yang harus disesuaikan adalah mengenai perubahan nama dari BPR yang sebelumnya merupakan bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat.
“Ya tentunya ini kita membahas turunannya seperti apa sehingga menjadi produk hukum untuk perubahan nama,” ujarnya.
Tak hanya itu, isu nasional lainnya adalah satu data perbankan dan dinas kependudukan pencatatan sipil (Disdukcapil) yang memberikan akses kepada perbankan untuk mengakses data kependudukan guna memitigasi risiko penyalahgunaan data kependudukan (KTP) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini pun kata dia, akan dibahas di tingkat daerah bagaimana regulasi yang mengatur hal tersebut sehingga bisa diterapkan di daerah.
Kemudian jaminan dana nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga tak lepas dari perhatian Perbarindo. Sebab, bank sendiri merupakan bisnis kepercayaan sehingga bagaimana dana nasabah yang disimpan di bank bisa terjamin dan dijamin keamanannya oleh bank dan LPS itu sendiri.
Mengenai hal lain kata Ahmat, pembahasan di tingkat daerah akan berlanjut pasca-rakornas. Mengenai berbagai kebijakan ke depannya pihaknya selalu berkoordinasi dengan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Untuk diketahui, rakernas BPR ini diikuti seluruh Perbarindo di Indonesia. Dari DPD Perbarindo Sultra turut dihadiri Sekretaris Perbarindo La ode Muhammad Saleh Akbar, Bendahara Armansyah dan pengurus Perbarindo yang merupakan direktur dari BPR Bahteramas di Sultra. (—-)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
