SULTRATOP.COM – Dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2024 mencuat dua tokoh politik yang sama-sama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tidak lain adalah Lukman Abunawas dan Hugua.
Kedua figur ini memiliki jejak gemilang di kancah perpolitikan regional Sultra. Lukman pernah jadi Bupati Konawe dua periode, pun Hugua yang pernah jadi Bupati Wakatobi dua periode. Bahkan keduanya pernah bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra 2018 yang sama-sama sebagai calon wakil gubernur.
Kala itu, Hugua yang menjadi wakil Asrun harus merelakan kemenangan diambil Ali Mazi – Lukman Abunawas. Salah satu faktor penyebab kekalahan itu karena Asrun tiba-tiba terjerat pidana korupsi oleh KPK jelang pemungutan suara.
Dalam perkembangannya, Hugua tetap mendapat panggung politik karena terpilih sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra periode 2019-2024. Sementara Lukman setia mendampingi Ali Mazi hingga akhir masa jabatan.
Meski sempat baku lawan, keduanya dipersatukan sebagai anggota PDIP. Pertautan keduanya ketika Lukman resmi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sultra pada tahun 2020 menggantikan Abu Hasan yang hanya sesaat menjabat. Hugua sendiri adalah ketua sebelum Abu Hasan.
Kombinasi kedua figur ini juga tampak ketika mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, hasilnya kalah telak, Ganjar-Mahfud hanya mendapat 90.727, sangat jauh dari Prabowo-Gibran 1.113.344 suara.
Sedang Sama-sama Butuh Panggung
Dari segi usia, kini Lukman menginjak 65 tahun sedangkan Hugua 62 tahun. Sebagai generasi tua yang tengah produktif di dunia politik, keduanya terancam tak punya panggung kekuasaan jika tak maju jadi kontestan Pilgub 2024.
Lukman telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur pada 2023 lalu, sementara Hugua gagal dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Jikapun maju Pilgub, ada berbagai kemungkinan bisa terjadi.
Skenario berpasangan, cukup menjanjikan apalagi Lukman merupakan tokoh dari daratan Sultra sementara Hugua dari kepulauan. Komposisi daratan-kepulauan ini selalu muncul, misal di Pilgub 2018, semua pasangan mengambil komposisi ini. Tentu, hitung-hitungnya selain mendorong isu “perwakilan”, juga untuk mendulang suara secara merata.
Hanya saja skenario tersebut bisa terganjal oleh dukungan partai, di mana PDIP hanya memperoleh 6 kursi DPRD Provinsi pada Pileg 2024. Masih kurang 3 kursi koalisi partai (aturan 20% kursi) untuk dapat mengusung pasangan calon gubernur.
Pasangan kepala daerah dari partai yang sama juga jarang terjadi karena komposisi pasangan biasanya dari partai yang berbeda atau kader partai berpasangan dengan nonpartai. Kendati begitu, pasangan dari satu partai pernah pada Pilgub Sultra 2012 Buhari Matta menggandeng Amirul Tamim yang sama-sama dari PPP.
Skenario lain adalah Lukman berhadap-hadapan dengan Hugua sebagai sesama calon apakah sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Persoalannya partai banteng moncong putih ini akan mengusung siapa? Apakah Lukman yang tergolong orang baru (bergabung 2020) ataukah Hugua yang telah lama membersamai PDIP.
Kendati orang baru yang dahulu pernah jadi Ketua Golkar Konawe, Lukman memiliki posisi cukup sentral dengan posisinya sebagai Ketua DPD PDIP Sultra. Bahkan di masa kepemimpinannya, PDIP berhasil menambah satu kursi di DPRD Provinsi Sultra dari yang sebelumnya lima kursi, serta berhasil mempertahankan satu kursi DPR RI.
Sementara Hugua, adalah kader yang berproses di PDIP sejak memulai karir politik di Wakatobi. Hugua juga tak kalah berperan untuk PDIP, yang mana dia pernah menjadi Ketua DPD PDIP Sultra dua periode (2010-2019). Selama periode itu, kursi PDIP di DPRD Provinsi Sultra konsisten lima kursi, dan lewat Pileg 2019 berhasil memperoleh satu kursi DPR RI (sebelumnya tidak ada) dengan Hugua sendiri yang terpilih.
Namun, langkah saling baku lawan sesama kader ini bisa membuat salah satunya keluar dari PDIP, sebab partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tidak mengenal “main dua kaki” dalam politik. Semua kader harus tegak lurus mengikut keputusan partai. Lihat saja anggota PDIP Bobby Nasution yang otomatis keluar dari PDIP setelah tak mendukung Ganjar-Mahfud.
Opsi lain adalah legawa untuk membiarkan satu saja kader PDIP yang tampil di arena Pilgub, apakah Lukman yang mengalah kemudian mendukung Hugua, atau sebaliknya. Namun opsi ini pastilah sulit, sebab bila menunggu momen politik selanjutnya masih lama, 2029.
Bila meredup selama lima tahun, belum tentu sinar pengaruh dari mereka masih secerah saat ini. Apalagi, PDIP terancam berada di luar pemerintahan setelah pasangan calon presiden yang mereka usung kalah. Sehingga, kader-kader potensial mereka belum tentu dapat berkiprah di pemerintah pusat, apakah sebagai menteri atau posisi lainnya. (===)
Catatan Redaksi Sultratop
