SULTRATOP.COM, MUNA BARAT — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui edukasi keuangan, khususnya bagi masyarakat desa dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan.
Kegiatan edukasi keuangan tersebut berlangsung selama dua hari, 9–10 Desember 2025, di delapan desa di Kabupaten Muna dan Muna Barat. Sebanyak 500 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa mengikuti kegiatan yang merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).
Program ini sejalan dengan target literasi dan inklusi keuangan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, serta mendukung Asta Cita Pemerintah dan program inklusi keuangan tahun 2026.
Secara nasional, pada periode Agustus 2024 hingga November 2025, program Gencarkan telah mencatat 80.196 kegiatan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjangkau lebih dari 387 juta peserta di 512 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara, melalui Kepala Bagian Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK dan LMSt) OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, menyampaikan harapannya agar edukasi keuangan dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
“Dengan edukasi keuangan yang merata, masyarakat diharapkan memiliki kecakapan dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan desa,” ujarnya.
Indra juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat pedesaan, seperti keterbatasan informasi, maraknya pinjaman ilegal, rendahnya pemahaman perencanaan keuangan, serta meningkatnya modus penipuan berkedok investasi. Kondisi tersebut menjadikan edukasi keuangan sebagai kebutuhan yang mendesak.
Muna Barat menjadi salah satu wilayah prioritas pada awal 2025 karena karakteristik geografis dan ekonominya, termasuk desa pesisir dan komunitas nelayan yang cenderung memiliki akses dan pemahaman layanan keuangan yang lebih rendah.
Delapan desa yang menerima edukasi keuangan tersebut adalah Desa Laworo, Wanseriwu, La Lemba, Marobea, Waulai, Katobu, Tanjung Pinang, dan Latawe.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat meningkat menjadi 66,46 persen dari 65,43 persen pada 2024. Sementara itu, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen pada 2025, naik dari 75,02 persen pada tahun sebelumnya. Meski demikian, OJK menilai kesenjangan literasi dan inklusi masih cukup besar, terutama di wilayah pedesaan.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta contoh kasus nyata. Materi yang disampaikan meliputi pengelolaan keuangan keluarga, pengenalan produk dan jasa keuangan, serta cara mengenali dan menghindari pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
OJK Sultra juga menggandeng perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mendukung perluasan akses keuangan formal bagi masyarakat desa dan wilayah 3T. Sejumlah peserta mengaku sangat terbantu dengan edukasi yang diberikan dan berharap pengetahuan tersebut dapat menjadi pedoman dalam memanfaatkan produk jasa keuangan resmi serta terhindar dari aktivitas keuangan ilegal. (—)
