SULTRATOP.COM, KENDARI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi membuka Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 17 hingga 19 November 2025, sebagai bagian dari rangkaian persiapan nasional pengukuran literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Pelatihan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Kurniawan, perwakilan unit kerja OJK dan BPS, serta seluruh petugas lapangan yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan survei SNLIK 2026.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, dalam sambutannya menegaskan bahwa SNLIK merupakan instrumen strategis untuk mengukur capaian literasi dan inklusi keuangan nasional sebagaimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni Indeks Literasi Keuangan sebesar 69,35 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 93 persen.
“Dengan target nasional yang begitu besar, kita memerlukan data yang akurat dan terukur. SNLIK menjadi fondasi penting untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan sekaligus sebagai dasar perencanaan program keuangan masyarakat yang lebih efektif,” ujar Bismi.
SNLIK Tahun 2026 merupakan pelaksanaan ketiga hasil kolaborasi OJK dan BPS. Survei ini tetap melibatkan 10.800 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pada pelaksanaan tahun ini, terdapat sejumlah penyempurnaan, di antaranya penggunaan klasifikasi wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) guna mempermudah koordinasi dengan masyarakat setempat.
Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pendataan SNLIK 2026 akan dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat. Ketiga wilayah tersebut dipilih untuk mewakili karakteristik masyarakat pesisir, perdesaan, serta variasi demografi wilayah berkembang di Sulawesi Tenggara.
Survei SNLIK menyasar responden berusia 15 hingga 79 tahun, sesuai dengan metodologi nasional yang diterapkan di seluruh provinsi. Pengukuran dilakukan terhadap lima aspek literasi keuangan, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, serta satu aspek inklusi keuangan berupa penggunaan layanan keuangan.
Selama pelatihan, para petugas dibekali pemahaman mendalam terkait kuesioner, showcard, pedoman konsep dan definisi, teknik probing, hingga simulasi pelaksanaan survei di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bismi juga menyampaikan gambaran hasil SNLIK Tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa pada keuangan konvensional, aspek keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat masih perlu diperkuat. Sementara pada keuangan syariah, aspek pengetahuan dan keyakinan masyarakat masih tergolong rendah.
“Temuan ini menjadi bekal penting bagi para petugas lapangan. Setiap probing dan penjelasan harus dilakukan secara tepat agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat,” katanya.
Melalui pelatihan ini, OJK berharap seluruh petugas mampu melaksanakan pemutakhiran dan pendataan lapangan pada Januari hingga Februari 2026 secara profesional dan akurat, sehingga hasil SNLIK 2026 dapat dipublikasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. (—)
