SULTRATOP.COM, KENDARI – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam menghadapi pemerintahan baru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam media workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru,” memaparkan bahwa pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah, menjadi kunci utama keberlanjutan program tersebut.
Acara tersebut diselenggarakan di Jakarta dan diikuti secara daring oleh cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, termasuk BPJS Kesehatan cabang Kendari dan sejumlah jurnalis pada Rabu (25/9/2024).
“Penguatan cadangan dana JKN menjadi langkah penting, terutama dalam menghadapi peningkatan kasus penyakit berbiaya katastropik seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun,” ungkap Ghufron.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan terus mendorong skrining kesehatan dini dan pengelolaan penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis). Program ini menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi, sehingga mampu mencegah komplikasi lebih lanjut.
Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebutkan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN di Indonesia berjalan sangat cepat dibandingkan dengan negara-negara maju. Hasan juga menegaskan bahwa pemerintahan baru akan terus memprioritaskan Program JKN.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintahan baru akan berkomitmen untuk meneruskan Program JKN sebagai program strategis nasional,” ujar Hasan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran. Dengan kolaborasi yang kuat, BPJS Kesehatan bertekad menjaga keberlanjutan Program JKN demi terwujudnya Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera di era pemerintahan baru.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 semakin memperkuat komitmen kementerian/lembaga untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN, memastikan semua sektor terlibat dalam mendukung keberhasilannya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menambahkan bahwa BPJS Kesehatan berperan penting tidak hanya dalam sektor kesehatan, tetapi juga dalam transformasi bangsa. Menurutnya, kontribusi dari semua pihak sangat diperlukan untuk menjaga kualitas layanan di fasilitas kesehatan, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta JKN.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting. Namun, dengan meningkatnya kepesertaan JKN, kita harus memastikan bahwa layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” tegasnya. (b/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
