SULTRATOP.COM – Tingkat inflasi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini berhasil terkendali di angka 3,26 persen. Di balik capaian itu, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmennya menjaga kestabilan harga bahan pokok dan daya beli masyarakat melalui strategi konkret, mulai dari gerakan pangan murah, pengawasan distribusi komoditas, hingga sinergi lintas instansi di seluruh kabupaten dan kota.
Mengapa inflasi turut jadi fokus sang Gubernur? Sebab inflasi berpengaruh kuat terhadap penghidupan masyarakat, terutama pada empat sektor yang menjadi program prioritasnya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan berbasis agromaritim.
Di bidang pendidikan, inflasi dapat mendorong peningkatan biaya, menurunkan akses, hingga memengaruhi kualitas layanan. Di sektor kesehatan, dampaknya terasa melalui kenaikan biaya pelayanan, meningkatnya risiko kesehatan, serta ancaman terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Inflasi yang tinggi juga memengaruhi upaya peningkatan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan Gubernur ASR. Biaya proyek yang meningkat, penurunan investasi, hingga potensi terbengkalainya pemeliharaan menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
Sementara di sektor ketahanan pangan, pengendalian inflasi menjadi kunci menekan biaya produksi, menjaga kestabilan harga, serta melindungi ekonomi nelayan dan petani. Jika inflasi berhasil dikendalikan, program prioritas ASR, yakni ketahanan pangan berbasis agromaritim, akan semakin kokoh terwujud.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra per Oktober 2025 menunjukkan inflasi tahunan Sultra tercatat sebesar 3,26 persen, dengan inflasi bulanan menurun dari September 2025 sebesar 0,58 persen.
Dalam rapat pembahasan inflasi beberapa waktu lalu, Gubernur ASR memerintahkan jajarannya untuk mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga di Sultra. Beberapa strategi yang menjadi atensi di antaranya menggelar gerakan pangan murah dan pasar murah di 17 kabupaten dan kota, berkolaborasi dengan Polda, TNI, dan Bulog untuk mengawasi ketersediaan serta distribusi komoditas penyumbang inflasi.
ASR juga memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk bersinergi menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra, Rony Yakob Laute, mengatakan pihaknya telah menerima instruksi langsung dari Gubernur ASR untuk memperketat pengawasan harga di lapangan serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu terhadap pedagang yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Sesuai arahan gubernur dan masukan Wamendagri, kami juga akan konsisten melakukan evaluasi pengendalian inflasi, memastikan ketersediaan stok bahan pangan, serta memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pengendalian harga,” ujar Rony saat ditemui di kantornya, Rabu (5/11/2025).
Ia menambahkan, salah satu faktor pemicu kenaikan inflasi juga berasal dari kondisi cuaca. Untuk itu, pihaknya telah diinstruksikan berkoordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca terhadap produksi pertanian.
Gubernur ASR juga menekankan pentingnya kebijakan pengendalian inflasi berbasis data dan hasil pemantauan harga harian bekerja sama dengan BPS dan Bank Indonesia (BI), agar langkah yang diambil tepat sasaran.
Sebagai informasi, data BPS Sultra menunjukkan inflasi per Oktober 2025 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,69 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,96 persen; perlengkapan rumah tangga 0,18 persen; kesehatan 2,33 persen; transportasi 1,66 persen; rekreasi dan budaya 0,43 persen; pendidikan 5,07 persen; restoran 2,32 persen; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 8,52 persen.
Sementara deflasi disumbangkan oleh kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,76 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,09 persen.
Prioritas Pemerintah Provinsi Sultra saat ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui empat program utama Gubernur ASR. Strategi pengendalian inflasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga harga tetap terjangkau, membuka lapangan kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Sultra tetap sehat. (Adv)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
