SULTRATOP.COM, MUNA – Ketika pasien luka berat harus berpacu dengan waktu, RSUD dr. Baharuddin justru tak memiliki dokter bedah. Situasi yang membuat warga resah ini mendorong DPRD Muna mendesak Pemda segera menghadirkan dokter spesialis agar layanan gawat darurat tak lagi mengecewakan.
Dalam beberapa pekan terakhir, layanan kesehatan di RSUD dr. Baharuddin mengalami hambatan serius. Pasien mengeluhkan lambannya penanganan, terutama pada kasus luka berat, akibat kekosongan dokter spesialis bedah. Tidak sedikit pasien akhirnya terlantar hingga harus dirujuk ke rumah sakit lain seperti di Muna Barat (Mubar) dan Buton Tengah (Buteng).
Kondisi ini pun menjadi sorotan masyarakat karena RSUD Baharuddin dinilai tidak maksimal memberikan pelayanan kesehatan. Angka kecelakaan yang cukup tinggi di Muna membuat kebutuhan dokter bedah semakin mendesak, sementara tenaga spesialis justru tidak tersedia.
Wakil Ketua DPRD Muna, Natsir Ido, mengkritik keras situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemda Muna tidak bisa lagi menunda penyediaan dokter bedah.
“Atas nama Fraksi Partai Golkar kami mendorong Pemda Muna harus menghadirkan dokter spesialis bedah,” ujarnya, Rabu (9/11/2025).
Menurutnya, sebagai kabupaten induk, Muna seharusnya tidak sampai mengalami kekosongan tenaga spesialis hingga pasien dirujuk ke daerah tetangga.
“Sangat disayangkan, kita sebagai Kabupaten Induk namun tidak memiliki dokter bedah. Pemda Muna harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan insentif yang ikut menjadi penyebab beberapa dokter spesialis memilih meninggalkan Muna. Menurut Natsir, Pemda perlu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran serta memikirkan upaya jangka panjang, termasuk menyekolahkan dokter spesialis bedah agar ada tenaga tetap di RSUD Baharuddin.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Baharuddin, dr. Muhamad Marlin, menjelaskan bahwa kekosongan dokter bedah terjadi setelah dokter sebelumnya mengundurkan diri. Selain itu, aksi mogok puluhan dokter beberapa bulan lalu juga dipicu pemotongan insentif akibat kebijakan penyesuaian anggaran daerah.
Ia mengungkapkan bahwa Pemda memangkas insentif dokter dari Rp30 juta menjadi Rp20 juta per bulan karena kondisi keuangan daerah menurun seiring kebijakan pemerintah pusat.
“Kami sudah sampaikan ke Pemda, tapi kondisi kekurangan anggaran ini juga dialami oleh daerah lain,” terang Marlin.
Soal dokter bedah yang mundur, Marlin menyebut alasan ketidaknyamanan internal turut memicu keputusan tersebut. Dokter bedah tidak terkena pemotongan insentif dan tetap menerima Rp30 juta per bulan, sementara dokter lainnya hanya Rp20 juta, sehingga memicu gesekan dan akhirnya kontrak putus tanpa pemberitahuan.
Akibat kekosongan ini, RSUD dr. Baharuddin kini tidak memiliki dokter bedah sama sekali sehingga seluruh pasien yang membutuhkan tindakan operasi harus dirujuk ke rumah sakit lain. (B/ST)
Laporan: Nasrudin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
