SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fitrah Nur melakukan kunjungan di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (9/6/2025). Kunjungan ini dalam rangka delineasi kawasan pesisir dan pulau-pulau yang tersebar di Muna Barat.
Ridwan Bae mengatakan di Sultra ada beberapa wilayah yang menjadi percontohan delineasi, khususnya di Muna Barat. Untuk di Mubar, ia ingin Desa Bangko dapat menjadi contoh penanganan delineasi kawasan pesisir dan pulau-pulau.
Menurut Ridwan, masih banyak masyarakat di pulau-pulau yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, termasuk Desa Bangko dan desa lainnya di Mubar.
Untuk itu, kata Ridwan, ia akan memperjuangan harapan dan keinginan masyarakat untuk membenahi perumahan di pesisir dan pulau-pulau. Sehingga, masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak huni dan memiliki tingkat kenyamanan yang baik.
“Kami melihat masyarakat di wilayah pesisir dan pulau masih didapatkan ada dua sampai tiga kepala keluarga tinggal dalam satu rumah. Untuk itu, perlu ada penanganan khusus,” ucapnya.
Kata Ridwan, ia sengaja datang ke Mubar dan membawa langsung pihak Kementerian PKP dan beberapa kepala balai untuk melihat langsung kondisi dan keadaan wilayah di pesisir dan pulau di Mubar agar ke depannya dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Dirjen Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fitrah Nur mengungkapkan di Kemen PKP dibagi dalam tiga delineasi kawasan, yakni kota, desa dan pesisir. Terkait kunjungannya di Mubar, pihaknya ingin melihat langsung realitas dari pemukiman nelayan di Mubar agar ke depan dapat menyiapkan program-program yang pas untuk pemukiman nelayan ini.
Program-program yang dimaksud seperti kawasan kumuh, kawasan permukiman dan rehabilitasi rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
“Jadi, salah satu permasalahan ini ada legalitas. Makanya, saya tadi menyampaikan ke Bapak Bupati Mubar, La Ode Darwin agar menyiapkan legalitas rumah-rumah masyarakat di wilayah pesisir ini,” tuturnya.
Fitrah Nur membeberkan secara nasional kuota BSPS tahun 2025 ini sebanyak 38.504. Sampai saat ini bantuan BSPS ini belum di bagi ke daerah-daerah.
Fitrah Nur belum bisa memastikan tahun ini Mubar akan mendapatkan bantuan BSPS, tetapi ia berjanji dengan kolaborasi bersama Ridwan Bae akan menurunkan bantuan yang lebih besar pada 2026.
Bupati Mubar La Ode Darwin mengaku kedatangan Dirjen Kawasan Permukiman, Kemen PRP, Fitrah Nur dan Wakil Ketua DPR RI, Ridwan Bae merupakan berkah bagi Mubar. Ia berharap dengan hadirnya mereka dapat menjadi momentum yang baik untuk kemajuan Muna Barat.
Darwin menjelaskan bahwa wilayah Mubar terdiri dari daratan dan pulau-pulau kecil. Ada sebanyak 36 pulau yang tersebar di sepanjang pantai Mubar. Namun, yang mendiami penduduk hanya 12 pulau, salah satunya Desa Bangko ini.
“Tentunya, sebagai daerah dengan potensi kawasan pesisir yang strategis, Mubar sangat menjanjikan untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman pesisir. Dan alhamdulillah, pemerintah pusat telah menetapkan Mubar masuk dalam kategori delineasi kawasan pesisir,” ucapnya.
Ia berharap dengan ditetapkan sebagai delineasi kawasan pesisir, ke depan Mubar bisa mendapatkan anggaran pembangunan perumahan nelayan dan pembangunan backlog untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga berharap kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae bisa mendukung dengan menjembatani agar program-program pemerintah pusat bisa turun di Mubar.
“Insyaallah, sesegera mungkin kami akan menyiapkan dokumen pendataan dan legalitas yang menjadi arahan dari Dirjen Kawasan Permukiman. Kami berharap jika tahun ini kami belum mendapatkan perhatian, insyaallah tahun depan akan mendapatkan bantuan lebih maksimal,” bebernya. (B/ST)
Kontributor: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
