SULTRATOP.COM, JAKARTA — BPJS Ketenagakerjaan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan 10.000 hunian bagi pekerja. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada 15 Oktober 2025.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui program Griya Pekerja, yang menjadi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini memberi mandat kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan Sarana Kesejahteraan Peserta (SKP) berupa hunian layak dan terjangkau bagi pekerja Indonesia.
Langkah awal kolaborasi ini ditandai dengan pencanangan pengembangan Griya Pekerja di Gedung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang akan menjadi simbol kerja sama antara pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan hunian sewa bagi tenaga kerja.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja merupakan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
“Langkah ini adalah komitmen bersama untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan transportasi dan tempat kerja. Pasar Minggu merupakan lokasi strategis. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berkomitmen menghadirkan sedikitnya lima titik dengan fasilitas hunian untuk minimal sepuluh ribu pekerja,” ujar Muhaimin.
Ia juga mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pemberdayaan pekerja dapat berjalan terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas dan produktivitas hingga kesejahteraan keluarga pekerja.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang melanjutkan inisiatif serupa seperti pembangunan Griya Pekerja di Batam.
“Apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga lain untuk ikut berkontribusi secara gotong royong dalam penyediaan hunian pekerja,” tutur Qodari.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan bahwa Griya Pekerja merupakan bagian dari strategi memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta.
“Kami tidak hanya melindungi pekerja dari risiko kerja, tetapi juga membantu meringankan beban hidup melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau. Inilah bentuk nyata kehadiran negara untuk pekerja Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan Master Plan Griya Pekerja 2025–2029, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan pembangunan hunian di lima wilayah industri strategis: Jakarta, Cikarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Hingga 2029, program ini diharapkan menghadirkan lebih dari 2.100 kamar yang mampu menampung sekitar 8.500 pekerja.
Selain menekan biaya hidup pekerja, Griya Pekerja juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di sekitar kawasan industri melalui pembukaan peluang usaha dan penguatan daya beli lokal.
“Griya Pekerja bukan sekadar tempat tinggal, tetapi simbol nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan. Kami ingin memastikan pekerja Indonesia tidak hanya terlindungi, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama untuk kemajuan bangsa,” imbuh Pramudya.
Secara terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Gatot Prabowo, turut menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai program hunian pekerja akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan tenaga kerja di berbagai daerah.
“Kami sangat mendukung program ini, dan berharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia,” kata Gatot.
Program Griya Pekerja menjadi salah satu langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan kesejahteraan berkelanjutan bagi pekerja. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga jaminan sosial ini, diharapkan semakin banyak pekerja Indonesia dapat menikmati akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. (—)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
