SULTRATOP.COM, KENDARI — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga triwulan II tahun 2025 mencapai Rp15,4 triliun, atau 57,08 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Sultra, Imam Widhiyanto, menjelaskan bahwa realisasi belanja negara tersebut mengalami kontraksi sebesar 8,10 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya optimalisasi belanja barang dan belanja modal, sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
“Selain itu, terdapat penambahan pagu pada beberapa satuan kerja sehubungan dengan salah satu program prioritas nasional yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Juga ada satuan kerja baru yang belum mulai menjalankan kegiatan,” jelas Imam di Kendari, Rabu (24/9/2025
Belanja negara di Sultra terdiri dari belanja pemerintah pusat dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sultra per 31 Agustus 2025 mencapai Rp3,5 triliun atau 48,71 persen dari pagu APBN.
Realisasi belanja tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp2,076 triliun atau 70,84 persen dari pagu APBN, serta belanja barang sebesar Rp1,129 triliun atau 37,43 persen dari pagu APBN.
Belanja modal sebesar Rp366,67 miliar atau 26,45 persen dari pagu APBN, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp6,92 miliar atau 50,43 persen dari pagu APBN.
Sementara penyaluran TKD di Sultra per 31 Agustus 2025 mencapai Rp11,9 triliun atau 60,19 persen dari alokasi. Penyaluran TKD itu mengalami kontraksi sebesar 1,09 persen dibandingkan realisasi dengan periode yang sama pada tahun 2024.
Kendati demikian, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tumbuh signifikan yaitu sebesar 27,09 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik juga tumbuh sebesar 3,62 persen.
Sedangkan komponen lain mengalami kontraksi, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,12 persen, DAK Fisik sebesar 31,15 persen, dana insentif fiskal sebesar 25,85 persen, dan Dana Desa (DD) sebesar 11,37 persen. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
