SULTRATOP.COM, KENDARI – Di tengah menurunnya kemampuan fiskal daerah, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) memilih tetap memprioritaskan masa depan masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan mengarahkan APBD 2026 pada penguatan layanan dasar: dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan perlindungan sosial. Ini semua sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Sultra dengan agenda penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) sebagai landasan penyusunan APBD 2026 pada Kamis (20/11/2025).
Penyusunan dokumen itu merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
KUA memuat kondisi ekonomi, asumsi makro, proyeksi pendapatan, serta kebijakan belanja dan pembiayaan. Adapun PPAS menentukan prioritas program dan plafon anggaran bagi masing-masing perangkat daerah.
ASR menegaskan bahwa penyelarasan KUA–PPAS tetap mengikuti program kerja gubernur dan wakil gubernur serta mendukung program Asta Cita presiden dan wakil presiden dalam rencana kerja pemerintah 2026.
“Kami tetap menjaga komitmen untuk keberlangsungan layanan dasar meski penyusunan KUA–PPAS 2026 dilakukan di tengah keterbatasan fiskal,” ujarnya.
Gubernur ASR juga menjelaskan tiga fokus utama dalam APBD 2026. Pertama, pendapatan daerah diarahkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan daya saing.
Kedua, belanja daerah diprioritaskan sebagai penggerak ekonomi melalui pengalokasian yang tepat sasaran.
Ketiga, pembiayaan diarahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya guna menjaga keberlanjutan pembangunan. (Adv)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
