SULTRATOP.COM, KENDARI – Guru besar bidang Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali menilai aglomerasi berpengaruh kuat terhadap upaya penekanan inflasi dan keberlangsungan lingkungan, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal tersebut disampaikannya saat hadir di kegiatan Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara (Forkestra) 2024 yang digelar Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sultra di salah satu hotel di Kendari pada Kamis (26/9/2024).
Aglomerasi adalah istilah yang digunakan dalam studi geografi untuk menggambarkan fenomena di mana terdapat konsentrasi atau akumulasi aktivitas ekonomi, populasi, dan infrastruktur di suatu daerah tertentu.
Rhenald mengatakan, 10 tahun terakhir motor penggerak ekonomi Indonesia khususnya Sultra adalah tambang. Sementara tambang adalah industri yang bisa merusak lingkungan jika tidak ditata dengan baik.
“Apalagi sekarang tambang izinnya seperti diobral dan banyak sekali ormas-ormas yang ditawari IUP dan sebagainya,” ungkap Rhenald.
Untuk itu, perlu adanya kontrol dari masyarakat serta kebijakan dari pemerintah agar tidak merusak lingkungan.
Kata Rhenald, aglomerasi bukan sekadar mendatangkan pemain besar. Tetapi pemain besar itu harus bekerja sama dengan ekosistem yang ada di sekitarnya.
Selain itu, perlunya kolaborasi dengan pihak kampus yang notabenenya adalah penyedia sumber daya manusia (SDM). Sehingga tidak ada ketimpangan tenaga kerja asing yang banyak masuk atau tenaga kerja dari luar yang bisa mengakibatkan permintaan beras naik dan terjadi inflasi.
“Oleh karena itu, BI selalu melakukan kontrol pengawasan supaya tidak terjadi inflasi. Itu peranan bank sentral,” tuturnya.
Lanjutnya, saat ini urgensinya adalah perencanaan yang harus bersamaan yaitu membangun industri yang efisien, bersih lingkungan, sesuai ekosistem yang ada dan SDM-nya mendukung.
Menurut Kepala KPw BI Sultra, Doni Septadijaya, wilayah industri di Sultra saat ini belum ditata dengan baik terkait peruntukan dunia usahanya dan pemukimannya.
Menurutnya, selama ini yang terjadi di Sultra hanya berfokus pada hilirisasi saja. Namun, hilirisasi yang bisa berkembang menjadi suatu kawasan ekonomi yang terintegratif belum dilakukan.
“Aglomerasi ini kewenangan pemerintah daerah yang mengatur terkait tata ruangnya. Sementara kawasan industri itu, hampir semua kewenangannya ada di pemerintah pusat, kita nggak bisa ngapa-ngapain,” ungkap Doni.
Menurutnya, jika pemerintah bisa mengintervensi dengan baik dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki, kawasan ekonomi dan harapan kawasan yang terintegratif itu bisa terwujud. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
