SULTRATOP.COM, MUNA – Warga Desa Ghonebalano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menuntut transparansi anggaran proyek peningkatan jalan desa senilai Rp380 juta.
Sebelumnya warga Ghonebalano juga mempertanyakan evaluasi kinerja kepemimpinan kepala desa pada akhir Desember 2024 lalu dalam musrembang, namun tak mendapat respon.
Warga pun kecewa karena kades dinilai tak transparan dalam pelaporan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Kali ini, puluhan warga turun ke jalan menyuarakan keluhan mereka di Kantor DPMD Muna dan Inspektorat serta Kejaksaan Negeri Muna, agar dilakukan pemeriksaan penggunaan ADD dan DD di Desa Ghonebalano.
Koordinator aksi Iksan Diki menyoroti soal pembangunan peningkatan jalan tanjung yang dalam pekerjaannya diduga menggunakan air laut sebagai bahan campuran semen dan pasir.
“Ada beberapa poin yang kami soroti, utamanya itu, penggunaan air laut dalam pengerjaan proyek peningkatan jalan tanjung yang nilainya sebesar Rp380 juta. Bahkan ada bagian tanggul yang sudah rusak,” terang Iksan Diki di kantor Inspektorat Muna, Kamis (9/1/2024).
Bahkan kata Iksan, Kades Ghonebalano justru membuat baliho pertanggungjawaban usai pelaksanaan musrembang yang semestinya laporan itu disampaikan saat musrembang pada 26 Desember 2024 lalu.
“Ada kejanggalan karena dalam realisasi pekerjaan fisik hanya satu item yakni peningkatan jalan dengan nilai Rp380 juta dan anehnya dalam pelaporannya di baliho mencapai Rp500 juta. Ke mana sisa anggaran Rp120 juta,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Muna La Kuanto mengungkapkan hal ini sudah jadi kajian dan akan diagendakan pemeriksaan. Kata dia ini bisa saja ini jadi temuan kalau sudah dilakukan pemeriksaan fisik.
“Nanti secepatnya kita periksa, kita lihat apakah kualitas pekerjaannya sudah sesuai karena itu jadi tolak ukur, apa layak jadi temuan,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada Kades Ghonebalano dan bakal melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan DD dan ADD.
“Saat ini sudah ada beberapa desa yang masuk laporannya untuk diperiksa, tambahannya termasuk Ghonebalano. Kita upayakan segera pemeriksaan termasuk Ghonebalano, tapi kita belum pastikan kapan jadwalnya,” urainya.
Ia juga memastikan untuk pemeriksaan Desa Ghonebalano akan jadi prioritas bersama tim, termasuk DPMD. Namun pihaknya terlebih dahulu akan mempelajari tuntutan warga tersebut. (B/ST)
Laporan: Nasrudin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
