SULTRATOP.COM, KENDARI – Kantor Perwakilan (KPw) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) regional Sultra pada triwulan I 2025 mencapai Rp6,6 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) PPA II, Kanwil DJPb Sultra Andi Khairuddin mengatakan, perkembangan APBN regional Sultra hingga 30 April 2025 terkontraksi sebesar 19,36 persen. Pendapatan negara juga mengalami kontraksi sebesar 22,30 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Kata dia, capaian tersebut akan terus didorong dan dioptimalkan untuk mendukung peran APBN bagi masyarakat.
“Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1,2 miliar atau 22,34 persen dan realisasi belanja negara mencapai Rp6,6 miliar atau 22,55 persen dari pagu APBN 2025,” ungkapnya di Kendari pada Rabu (28/5/2025).
Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan di Sultra sampai dengan 30 April 2025 mencapai Rp994,31 miliar dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp896,52 miliar dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp97,79 miliar.
Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi sebesar Rp323,88 miliar atau -26,54 pesen (YoY). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh cukup signifikan 32,69 persen (YoY) atau sebesar Rp24,09 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu.
Per 30 April 2025 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sultra mencapai Rp220,47 miliar. Penerimaan itu terkontraksi mencapai 18,15 persen dibanding penerimaan tahun lalu dan telah mencapai 31,85 persen target PNBP tahun 2025 sebesar Rp692,24 miliar.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat di Sultra per 30 April 2025 mencapai Rp1,4 miliar atau 22,18 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja tersebut meliputi meliputi belanja pegawai sebesar Rp996,98 miliar (35,48 persen dari pagu APBN), belanja barang sebesar Rp369,07 miliar (15,17 persen dari pagu APBN), belanja modal sebesar Rp75,38 miliar (5,93 persen dari pagu APBN), serta belanja bantuan sosial Rp6,47 miliar (47,21 persen dari pagu APBN).
Penyaluran kredit program dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di samping belanja pemerintah. Realisasi penyaluran UMi hingga 30 April 2025 mencapai Rp13,38 miliar untuk 2.709 debitur.
Penyalurannya dilakukan oleh Pegadaian, BAV, dan PT PNM. Sementara penyaluran terbesar berada di Kabupaten Muna yang mencapai Rp2,23 miliar. Di samping itu, KUR juga telah disalurkan kepada 20.707 debitur dengan nilai salur Rp1,2 miliar.
Kata Andi, secara keseluruhan capaian APBN regional Sultra hingga 30 April 2025 dan dukungan pembiayaan KUR dan UMi telah terlaksana dengan baik. Pendapatan dan belanja negara mengalami kontraksi yang perlu dikelola dengan penuh kehati-hatian agar pertumbuhan ekonomi regional dapat terakselerasi melalui APBN.
“Pada akhirnya, pelaksanaan APBN regional yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kemakmuran rakyat,” tutur Andi. (B/ST)
Kontributor: Ismu Samadhani
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
