SULTRATOP.COM, KENDARI — Pemerintah Kota Kendari akan mulai menggulirkan program bantuan dana sebesar Rp100 juta untuk setiap rukun tetangga (RT) pada tahun 2026 mendatang. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemkot dalam memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pemerintahan paling bawah.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Kamis (4/9/2025). Kegiatan tersebut diikuti 65 lurah dan seluruh camat lingkup Pemkot Kendari.
Dalam arahannya, Siska menegaskan bahwa camat dan lurah merupakan ujung tombak pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Dana ini harus direncanakan melalui musyawarah bersama masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga RT/RW. Jangan sampai program disusun sepihak oleh lurah tanpa menyerap kebutuhan riil warga. Kita ingin setiap rupiah benar-benar menyentuh prioritas kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama ini anggaran yang tersedia di tingkat kelurahan tergolong minim dan tidak sebanding dengan beragam kebutuhan di masyarakat. Melalui program ini, setiap RT diberi keleluasaan untuk mengusulkan dan menjalankan kegiatan pembangunan berbasis kebutuhan lingkungan masing-masing.
Tak hanya soal alokasi dana, Wali Kota juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut. Ia meminta seluruh aparatur terbuka dalam menyampaikan informasi penggunaan dana, baik kepada masyarakat maupun lembaga pengawasan seperti DPRD.
“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua anggaran harus bisa diakses publik, karena kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, isu kedisiplinan ASN di kelurahan juga menjadi sorotan. Wali Kota meminta para lurah menjadi teladan dalam kedisiplinan, baik dalam waktu, administrasi, maupun pelayanan kepada warga. Ia menyampaikan bahwa mulai tahun ini, sistem absensi pegawai akan diperketat dengan menggunakan teknologi biometrik retina guna mencegah manipulasi kehadiran.
Menurutnya, tidak adil apabila pegawai yang rajin dan bekerja keras menerima tunjangan kinerja (TPP) yang sama dengan pegawai yang jarang masuk kantor. Karena itu, ia meminta para lurah untuk mengawasi langsung kinerja bawahannya.
Selain disiplin, integritas juga menjadi perhatian penting. Wali Kota mengingatkan para lurah agar berhati-hati dalam menandatangani dokumen dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan masyarakat
“Setiap tanda tangan punya konsekuensi hukum. Jangan asal tanda tangan tanpa membaca dokumen secara detail,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa lurah dan camat harus hadir di tengah masyarakat, aktif mendengarkan keluhan, menjaga ketertiban lingkungan, dan menjadi penghubung yang kuat antara pemerintah dan warga.
“Apapun yang terjadi di wilayah, sekecil apapun masalahnya, lurah harus tahu dan hadir memberikan solusi. Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah adalah cerminan wajah pemerintah kota di mata masyarakat,” ujarnya.
Melalui bimtek ini, Pemerintah Kota Kendari berharap camat dan lurah dapat meningkatkan kapasitas manajerial, administratif, dan kepemimpinan. Dengan begitu, pelaksanaan program dana kelurahan dan alokasi Rp100 juta per RT dapat berjalan optimal. Harapannya, pembangunan Kota Kendari sebagai kota layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud dalam waktu dekat. (B/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
