SULTRATOP.COM, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia Sultra, dan Perum BULOG meresmikan 115 Kios Pangan Digital yang tersebar di 65 kelurahan, Senin (11/8/2025), sebagai langkah strategis menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kendari 2025 yang dipimpin Wali Kota Kendari dan dihadiri pimpinan OPD anggota TPID, Satgas Pangan, serta Perumda Kota Kendari.
Perkembangan inflasi pada Juli 2025 tercatat 1,01% (mtm) dan 3,72% (yoy), menempatkan Provinsi Sulawesi Tenggara di peringkat lima tertinggi secara nasional. Untuk Kota Kendari sendiri, inflasi mencapai 1,11% (mtm) dan 2,82% (yoy).
Meski capaian tahunan relatif lebih rendah, tren kenaikan inflasi bulanan perlu diwaspadai mengingat peran Kendari sebagai pusat perdagangan yang bergantung pada pasokan dari wilayah produsen seperti Konawe dan Baubau.
Kepala KPw BI Sultra, Edwin Permadi, menjelaskan beras menjadi komoditas pendorong inflasi terbesar akibat penyaluran beras SPHP yang masih terbatas. Ia menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi seluruh pihak agar penyaluran beras SPHP dapat optimal, sehingga efek stabilisasi harga segera dirasakan masyarakat.
Selain beras, komoditas hortikultura seperti kangkung, tomat, dan cabai rawit juga memicu inflasi akibat gangguan produksi. Solusi yang diusulkan mencakup pemanfaatan rumah semai dan greenhouse dengan pengaturan tanam berbasis teknologi digital.
Sejalan dengan itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan pelaksanaan HLM TPID Kota Kendari 2025 bertujuan menjaga inflasi tetap terkendali dan stabil, yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Strategi pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan empat pilar 4K:
- Ketersediaan Pasokan – memperluas Gerakan Kendari Berkebun di lahan permukiman dan perkantoran untuk hortikultura dan sayuran, serta rencana pembangunan kawasan agroeduwisata seluas 12 hektare untuk urban farming.
- Kelancaran Distribusi – menyusun Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Pemkot Kendari, Bulog, dan kabupaten sentra produksi beras seperti Konawe dan Konawe Selatan agar pasokan terjaga berkelanjutan.
- Keterjangkauan Harga – meluncurkan 115 Kios Pangan sebagai titik percontohan harga beras SPHP dengan akses lokasi dekat masyarakat.
- Komunikasi Efektif – menerbitkan SK monitoring dan evaluasi penyaluran beras SPHP untuk mencegah praktik kecurangan oleh pengecer.
Keberadaan 115 Kios Pangan Digital di 65 kelurahan diharapkan memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga stabil sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi perdagangan pangan di daerah. Launching ini juga menjadi bagian rangkaian Pekan QRIS Nasional (PQN) yang menegaskan pentingnya digitalisasi pembayaran untuk memperkuat rantai distribusi dan mendukung pengendalian inflasi pangan.
Implementasi pembayaran digital berbasis QRIS tidak hanya mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi harga, tetapi juga mempercepat arus distribusi barang dari produsen ke konsumen. Percepatan digitalisasi ini diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan, melalui peningkatan efisiensi transaksi, penguatan inklusi keuangan, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha. (B-/ST)
Laporan: Bambang Sutrisno
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
