SULTRATOP.COM, MUNA BARAT – Satu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Muna Barat mengaku tak pernah menerima bansos yang menjadi haknya. Ironisnya, dalam sistem penyaluran bantuan, dana tersebut tercatat sudah cair sejak Desember 2024.
Dugaan penyalahgunaan dana bansos PKH ini mencuat setelah awak media Sultratop.com mendapat informasi bahwa salah satu KPM tidak menerima bantuan tersebut, padahal di sistem pencairan tercatat sudah dibayarkan.
Salah satu KPM yang identitasnya dirahasiakan mengaku awalnya merupakan penerima bansos PKH di provinsi lain. Saat pulang kampung ke Muna Barat, ia dihubungi oleh salah satu pendamping PKH yang memberitahukan bahwa dirinya masih menerima bansos.
“Jadi, pertama pendamping PKH yang hubungi saya, dan saya dikasi nomor handphone Pak Rizal Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) Kambara 2024) untuk menghubunginya. Kemudian, saya hubungi Pak Rizal, dia arahkan saya untuk ke Kantor Pos Kota Kendari. Setelah saya pergi ke kantor pos, saya dipersulit dengan alasan harus membawa KTP asli, sementara waktu itu yang saya pegang hanya KTP sementara (KTP Muna Barat),” katanya.
Ia menambahkan, pada hari itu ia sempat mendengar pembicaraan lewat telepon antara pegawai kantor Pos Kendari dan Pos Kambara, lalu diminta menunggu keesokan harinya untuk dihubungi. Namun, hingga kini tidak ada kabar lanjutan.
“Saya selalu dijanji dan banyak sekali alasan mereka. Waktu saya masih di tempat sebelumnya, bansos PKH selalu terima. Nanti di sini sekarang saya tidak terima bansos PKH ini. Jadi, selama pindah di sini tidak pernah lagi terima bansos PKH,” bebernya.
Ia berharap haknya sebagai penerima PKH bisa kembali diterimanya. Sejak pindah ke Sulawesi Tenggara setelah Pilpres lalu, ia belum pernah lagi menerima bansos tersebut.
Sementara itu, mantan Kepala KCP Kambara tahun 2024, Rizal, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak merespons.
Awak media juga mencoba menghubungi Executive General Manager Kantor Cabang Utama Kendari, Abdul Hafid, untuk mengonfirmasi dugaan penyalahgunaan dana bansos Desember 2024. Ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena pada 2024 belum bertugas di Kendari.
“Kalau ada indikasi penyalagunaan harusnya ada data dan itu bisa disampaikan langsung ke satgas atau PIC yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Maaf Pak, case di atas yang bapak tanyakan saya bukan penanggung jawab di PT Pos dan memang saya tidak tahu kalau ada case di Kendari. Kenapa baru sekarang ditanyakan, bukan ke pimpinan sebelumnya Pak,” ujarnya.
Abdul Hafid menyarankan agar wartawan menemui pimpinan KCP Kambara yang menjabat saat ini, sekaligus menyiapkan bukti penerima yang tidak menerima bansos.
“Silakan Pak, dan tolong disiapkan bukti terkait ada yang tidak menerima,” tulisnya lewat WhatsApp.
Pada Rabu (13/8/2025) pagi, awak media Sultratop.com mendatangi kantor KCP Kambara untuk mengonfirmasi dugaan penyalahgunaan dana bansos ini. Kepala KCP Kambara, Hasni, mengaku belum mengetahui masalah tersebut.
“Saya baru masuk kantor hari ini dan saya masih kurang tahu masalah ini. Nanti, saya cek dan konfirmasi dulu ya,” ujarnya.
Hasni sebelumnya menjabat Kepala KCP Kabawo, sementara posisinya di sana kini diisi oleh Rizal yang dulu menjabat Kepala KCP Kambara.
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Sultratop.com, KPM yang tak menerima haknya tersebut tercatat dalam sistem bansos bahwa PKH-nya sudah dibayarkan, dengan akhir masa bayar pada 31 Desember 2024. (A/ST)
Laporan: Adin
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL KAMI
